PKB Minta Kebijakan WFH Tiap Jumat Diawasi dan Dievaluasi Berkala
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyoroti kebijakan work from home (WFH) yang ditetapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dalam sepekan. Khozin mengungkapkan bahwa pilihan hari Jumat ini dianggap tidak ideal karena berpotensi menciptakan libur panjang atau long weekend.
Kekhawatiran Terhadap Libur Panjang
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu, 1 April 2026, Khozin menjelaskan bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam menetapkan kebijakan WFH, ada kekhawatiran bahwa penerapan di hari Jumat dapat mengurangi efektivitas kerja. "Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada hari Jumat setiap pekan. Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujarnya.
Permintaan Evaluasi dan Pengawasan
Khozin menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pengawasan konsisten terhadap kebijakan ini. Ia meminta agar kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah (Pemda) secara aktif memantau pelaksanaan WFH setiap Jumat. "Namun demikian, kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta Pemda," tambahnya.
Tujuan Kebijakan dan Dampak Positif
Di luar kekhawatiran tersebut, Khozin mengakui bahwa kebijakan WFH memiliki tujuan strategis, seperti menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga produktivitas ASN. Ia juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan momentum ini guna meningkatkan kualitas transportasi umum dan pengendalian polusi udara. "Dalam pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi di daerah," ungkapnya.
Khozin menyarankan agar pemerintah menggencarkan fasilitas transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat, dengan koordinasi lintas sektor. Kebijakan WFH ini, yang diterapkan sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah, diharapkan dapat membawa manfaat lebih luas bagi publik.
