Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta ASN Jadi Pemecah Masalah Bagi Masyarakat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk berperan aktif sebagai problem solver atau pemecah masalah bagi masyarakat. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa birokrasi harus hadir dengan pelayanan yang cepat, responsif, dan adaptif agar berbagai persoalan publik dapat diatasi secara efektif.
Pentingnya Kolaborasi dan Kerja Tim
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat membuka acara Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026). "Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan bahwa ASN tidak boleh hanya berkutat pada pekerjaan administratif belaka, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Menurutnya, manfaat kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. "ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat," tegas Luthfi.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti bahwa tantangan pembangunan Jawa Tengah yang begitu besar tidak dapat dijawab dengan pola kerja yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah untuk membangun teamwork atau kerja tim yang solid. Dengan demikian, persoalan warga dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Contoh Konkret dan Sinergi Pemerintah
Luthfi memberikan contoh nyata, seperti saat terjadi bencana banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau masalah sosial di suatu wilayah. Dalam situasi seperti itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government," jelasnya.
Selain menekankan pentingnya kolaborasi, dia juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan yang sama. Luthfi berpandangan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota menjadi kunci utama agar program pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Pembangunan Holistik dan Tata Kelola yang Baik
Gubernur juga menyinggung bahwa pembangunan Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya. Seluruh sektor tersebut harus diperkuat secara simultan untuk menopang agenda pembangunan daerah secara keseluruhan.
Di bidang tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan penerapan merit system dalam birokrasi. Dia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip yang tidak sehat. "Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system," tegasnya dengan keras.
Dia mengatakan bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Forum Dialog untuk Perkuat Visi
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Uswatun Khasanah mengungkapkan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara luring maupun daring.
"Forum itu digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah," tutup Uswatun. Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN dapat bersinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif.
