Pakar Desak Evaluasi Menteri di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global
Jakarta - Kondisi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak menentu, terutama akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk, mendorong para pengamat untuk memberikan masukan kepada pemerintahan. Salah satu suara yang muncul adalah dari M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (31/3/2026), Jamiluddin menekankan bahwa kabinet Prabowo Subianto tidak boleh hanya berfokus pada tugas-tugas rutin. Ia memperingatkan bahwa para menteri yang terjebak dalam rutinitas akan kesulitan menghadapi berbagai persoalan kompleks yang muncul di tengah ketidakpastian global.
Menteri Harus Jadi Problem Solver, Bukan Penunggu Arahan
Jamiluddin menjelaskan bahwa seorang menteri, sebagai pemegang kebijakan, harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. "Menteri tersebut akan dililit berbagai persoalan. Akibatnya kementerian yang dipimpinnya tidak mampu mendongkrak kinerjanya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa menteri yang ideal di masa krisis adalah yang mampu menjadi problem solver. Menurutnya, tipe menteri seperti inilah yang sesuai untuk menghadapi krisis yang diakibatkan gejolak di Timur Tengah, termasuk dalam hal pencarian alternatif energi selain dari kawasan tersebut.
"Hal itu kiranya belum terlihat pada beberapa menteri di kabinet Prabowo. Para menteri ini lebih banyak menunggu arahan dari presiden," tambah Jamiluddin. Ia mencontohkan inisiatif mencari sumber energi di luar Timur Tengah sebagai salah satu area yang membutuhkan terobosan.
Usulan Reshuffle untuk Menteri yang Lemah
Berdasarkan pengamatannya, Jamiluddin menilai sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap para menterinya. Ia secara khusus menyebut perlunya mengevaluasi kinerja Menteri Dwi Rahmawati, meskipun artikel tidak merinci portofolio spesifiknya.
"Karena itu, saat krisis saat ini, ada baiknya Prabowo mengevaluasi para menterinya. Para menteri yang hanya menunggu petunjuk sudah saatnya diganti," sambungnya. Ia mengusulkan agar menteri yang lemah dalam menyelesaikan masalah segera digantikan melalui reshuffle kabinet.
Alasannya, menteri dengan kemampuan problem solving yang rendah justru dapat menjadi beban bagi kabinet secara keseluruhan. "Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo," imbuh Jamiluddin. Ia berharap di tengah krisis energi dan geopolitik ini, presiden dapat secara jeli menilai kinerja setiap anggota kabinetnya.
Pernyataan ini disampaikan tidak lama setelah Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/205). Desakan evaluasi ini mengindikasikan bahwa tuntutan terhadap kinerja kabinet semakin tinggi seiring dengan kompleksnya tantangan global yang dihadapi Indonesia.
