Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memperketat proses rekrutmen pemimpin di tingkat cabang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap kedua bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Pulau Jawa. Kegiatan ini berlangsung mulai 11 hingga 15 Mei 2026 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Proses UKK Tahap Kedua
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menjelaskan bahwa UKK tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang berupa asesmen kompetensi. "UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa asesmen dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap," ujarnya, Senin (11/5/2026).
Pada hari pertama, sebanyak 120 calon Ketua DPC dari total sekitar 800 calon mengikuti proses UKK. Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB. Aspek yang dinilai meliputi komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga profesionalitas.
UKK untuk Seluruh Wilayah
Gus Halim memastikan bahwa proses UKK juga akan dilaksanakan bagi DPC di luar Pulau Jawa. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan penguji dari DPP PKB. Hal ini bertujuan menjaga standar penilaian dan kualitas kepemimpinan secara nasional.
"UKK menjadi instrumen penting bagi PKB untuk memastikan seluruh pemimpin partai memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik dan kebutuhan masyarakat ke depan," tegas Gus Halim.
Membangun Kultur Meritokrasi
Proses UKK tidak hanya berlaku bagi calon pemimpin tingkat DPC, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kultur meritokrasi di seluruh struktur partai. Mulai dari tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW/provinsi), Dewan Pengurus Cabang (DPC/kabupaten-kota), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC/kecamatan), hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRt/desa).
Melalui UKK, PKB berharap lahir kepemimpinan yang semakin kuat, modern, dan mampu menjadi motor perjuangan politik kerakyatan. "Partai membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu bekerja, menggerakkan kader, serta hadir di tengah masyarakat," pungkas Gus Halim.
