Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekesalannya terhadap sistem perizinan di Indonesia yang dinilai terlalu rumit dan memakan waktu lama. Hal ini diungkapkannya saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Prabowo Soroti Ketidakefisienan Birokrasi
Prabowo menegaskan bahwa masalah birokrasi yang berbelit telah menyebabkan hilangnya peluang investasi dari investor asing. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera memperbaiki sistem perizinan.
"Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit," tegas Prabowo di gedung Kejagung.
Perbandingan Durasi Perizinan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membandingkan durasi pengurusan izin di Indonesia dengan negara lain. Ia menyebutkan bahwa negara lain hanya membutuhkan waktu dua pekan untuk mengurus izin usaha dan investasi. Angka itu sangat kontras dengan realitas di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," jelas Prabowo.
Kritik terhadap Sistem Perizinan Nasional
Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus mengacu pada negara tetangga yang lebih efisien dalam menerbitkan izin. Ia mempertanyakan mengapa negara lain bisa melakukannya dalam waktu singkat, sementara Indonesia justru membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," tambah Prabowo.
Instruksi Penyederhanaan Perizinan
Presiden meminta agar sistem perizinan di Indonesia segera dipangkas dan disederhanakan. Ia berharap para pejabat dapat membantu pengusaha yang memiliki komitmen untuk berkontribusi kepada negara.
"Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha, harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik yang bener-bener mau bekerja ya harus dibantu," pungkas Prabowo.
