Ketua MPR Desak Pelonggaran Kuota BBM Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, secara tegas mendorong dilakukannya pelonggaran kuota bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Aceh. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana yang melanda wilayah tersebut.
Permintaan Langsung dari Wakil Gubernur
Muzani mengungkapkan bahwa permintaan untuk penghapusan sementara kuota BBM ini datang secara langsung dari Wakil Gubernur Aceh. "Jatah BBM di Aceh perlu di-loss supaya alat berat yang bekerja 24 jam tidak terhambat oleh jumlah BBM yang terbatas," tegas Muzani saat menyalurkan bantuan di Banda Aceh, Selasa (10 Februari 2026).
Menurutnya, penghapusan kuota sangat penting agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih cepat, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan masih sulit dijangkau. Untuk merealisasikan hal ini, Muzani berencana melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemulihan Layanan Dasar dan Penyaluran Bantuan
Selain fokus pada isu ketersediaan BBM, Muzani juga menyoroti upaya pemerintah dalam memulihkan layanan dasar pascabencana. Ia menyatakan bahwa hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali berfungsi normal. "Sudah hampir 99 persen listrik di Aceh nyala, tinggal beberapa puluh desa yang lokasinya sangat jauh," ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, MPR turut menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa:
- 15.000 paket sembako
- 15.000 paket ibadah
Bantuan tersebut telah didistribusikan ke delapan kabupaten dan kota yang terdampak bencana, mencakup kebutuhan pokok hingga perlengkapan salat. "Jumlahnya 15.000 paket, sudah dibagi ke delapan kabupaten/kota, dan sekarang bantuan itu sudah ada di pendopo masing-masing," jelas Muzani.
Aspirasi Warga Aceh Diteruskan ke Presiden
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh keluhan dan persoalan pascabencana di Aceh telah ia teruskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengaku telah mendengarkan berbagai persoalan mulai dari keterbatasan keuangan daerah hingga kebutuhan hunian sementara bagi para pengungsi.
"Semua apa yang disampaikan oleh Pak Mualem (Muzakir Manaf) kami teruskan kepada Bapak Presiden, dan Presiden ketika itu merespons dengan baik," ujar Muzani. Ia menekankan bahwa bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan merupakan tanggung jawab nasional. "Aceh adalah bagian NKRI, dan sakit Aceh adalah sakit Indonesia, bencana Aceh adalah bencana Indonesia," tegasnya.
Muzani menyatakan komitmennya bahwa MPR bersama DPR akan mendorong percepatan penanganan di berbagai sektor yang terdampak, termasuk perbaikan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. "Pak Hidayat Nur Wahid sudah kirim kabar sementara kepada Menteri Agama supaya penanganan rumah ibadah bisa dilakukan lebih cepat," jelasnya, menandakan langkah konkret yang telah diambil.
