Megawati Soekarnoputri Terima Gelar Doktor Kehormatan di Arab Saudi, Tekankan Peran Perempuan
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2/2026). Dalam pidato ilmiahnya, Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu utama kualitas suatu negara dan pemerintahan.
Pidato Berisi Pesan Kuat tentang Kesetaraan
Megawati menyampaikan bahwa negara tidak boleh dipahami hanya sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik semata. Negara harus dilihat sebagai peradaban hidup yang bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, keterlibatan perempuan bukanlah isu tambahan, melainkan bagian esensial dari pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.
"Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah," tegas Megawati dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan akademisi dan tamu undangan.
Risiko Mengecualikan Perempuan dari Pengambilan Keputusan
Megawati memperingatkan bahwa negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko tinggi kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Megawati menekankan bahwa pengalamannya di pemerintahan membuktikan keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik.
"Pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan," ujar Megawati dengan penuh keyakinan.
Pemberdayaan Perempuan Lebih dari Sekadar Keterwakilan Jabatan
Megawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan keterwakilan dalam jabatan politik atau administratif semata. Yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Menurutnya, negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Hal ini mencakup akses pendidikan, partisipasi ekonomi, dan peran dalam pembuatan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Kaitan dengan Prinsip Keadilan Universal
Dalam pidatonya, Megawati mengaitkan isu pemberdayaan perempuan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal. Ia menegaskan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik pada akhirnya akan kehilangan keseimbangan dan legitimasi moralnya sendiri.
"Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri," kata Megawati dengan penuh semangat.
Momen Bersejarah dan Kehadiran Keluarga
Penganugerahan gelar ini menjadi sangat istimewa karena Megawati tercatat sebagai tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk:
- Putra Megawati, M. Prananda Prabowo yang juga Ketua DPP PDIP beserta istri Nancy Prananda
- Putri Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani
- Jajaran diplomatik Indonesia termasuk Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad
Megawati menambahkan bahwa pengalamannya memimpin Indonesia membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan tidak hanya mungkin, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pesan kuat ini disampaikannya di tengah komunitas akademik internasional, menunjukkan komitmennya yang konsisten terhadap kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.
