Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026). Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara republik yang pada prinsipnya adalah milik publik, bukan individu atau kelompok tertentu.
Megawati: Indonesia Milik Kita Semua
"Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?," tegas Megawati dikutip dari keterangan tertulis. Pernyataan ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan segelintir elit.
Megawati juga menyoroti adanya upaya mengubah sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Ia menegaskan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan presiden secara langsung sebagai bagian dari amanat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin. Ia turut mengkritik alasan biaya tinggi yang kerap digunakan sebagai dasar untuk mengubah sistem tersebut.
Kritik terhadap Alasan Biaya Mahal
"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," ujarnya. Menurut Megawati, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi, terutama yang dapat menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Kritik Penyeragaman Lembaga Negara
Selain itu, Megawati juga menyoroti kekhawatirannya terhadap gejala penyeragaman di lembaga-lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif. Ia mengkritik munculnya budaya "asal bapak senang" atau mentalitas "siap komandan" yang dinilai mulai merambah ranah sipil dan hukum. Megawati bahkan membagikan pengalamannya saat berhadapan dengan aparat di masa lalu, di mana instruksi kerap datang atas nama perintah atasan tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran hukum.
"Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, 'Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan'. No! Siap. Karena kamu itu tahu apa tidak tahu," cerita Megawati. Ia mengingatkan bahwa jika lembaga negara hanya mengikuti satu komando dan kehilangan independensi, maka keadilan berpotensi tergerus.
Apresiasi terhadap Integritas Akademik
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengapresiasi sikap Prof. Arief Hidayat yang pernah menyampaikan dissenting opinion saat menjabat di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hal tersebut mencerminkan integritas intelektual yang tidak tunduk pada penyeragaman. Ia pun berpesan kepada kalangan akademisi dan mahasiswa agar terus menjaga keberpihakan hukum terhadap keadilan.
"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan," Megawati menandaskan.
Megawati menegaskan bahwa pemilu langsung adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan. Ia menganggap alasan biaya mahal sebagai dalih yang tidak masuk akal, mengingat pemilu 1955 berjalan lancar dengan biaya terbatas. Selain itu, ia mengkritik budaya penyeragaman di lembaga negara yang dapat mengancam independensi dan keadilan.
