Surat PDIP ke BGN Tak Kunjung Dibalas
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa surat yang dikirimkan partainya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini belum mendapat balasan. Surat tersebut berisi permintaan data mengenai kader PDIP yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP berjuang untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP perjuangan, ya kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7), di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago pada Program Doktor FISIP Unair. "Kalau enggak kami akan kirim surat kembali," imbuhnya.
Latar Belakang Surat PDIP
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 itu dikirimkan PDIP sebagai respons atas pernyataan Kepala BGN Nanik S Deyang yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG. Surat tersebut diteken oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.
"Itu karena Nanik Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, itu kan mengatakan seluruh partai politik itu ikut di dalam pengadaan dan juga manajemen dari SPPG," ujar Hasto.
Surat itu merupakan tindak lanjut instruksi partai lewat surat sebelumnya pada 24 Februari yang melarang kader di eksekutif, legislatif, maupun struktural memanfaatkan MBG untuk mencari keuntungan finansial. "Ya, maka kemudian kami berkirim surat dengan bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun ke seluruh jajaran internal partai agar program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan termasuk oleh kekuasaan, termasuk disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente mencari keuntungan dan kemudian rakyat justru dikorbankan," katanya.
Sanksi bagi Kader yang Terlibat
Menyoal kemungkinan sanksi bagi kader yang terbukti terlibat dalam program MBG, Hasto mengatakan partainya akan langsung meminta klarifikasi yang bersangkutan begitu menerima laporan. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
"Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. [Soal sanksi] ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," katanya.
Hasto menuturkan hingga saat ini partainya masih menunggu data lengkap mengenai siapa saja kader PDIP yang diduga terlibat dalam pengelolaan SPPG, sebagaimana dimaksud dalam pernyataan Nanik. "Ya, kan kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena itu dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut yang pendekatannya adalah pendekatan proyek bukan melibatkan partisipasi dari warung-warung rakyat yang ada di sekitar sekolah misalnya," tuturnya.
Model Alternatif dari PDIP
Lebih lanjut, Hasto memaparkan sejumlah contoh model program peningkatan gizi rakyat yang menurutnya telah lebih dulu dikembangkan oleh kader PDIP di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi.
"Karena PDI Perjuangan sudah punya banyak model. Model di Surabaya dikembangkan oleh Bu Risma, Model Pak Idham Samawi yang dikembangkan di Bantul secara indirect untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak didik kita melalui pemberian tiga ekor ayam untuk dikembangbiakkan, telurnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dan sebagainya," kata Hasto.
Ia mencontohkan program serupa di Banyuwangi yang terintegrasi dengan penanganan stunting dan melibatkan tanggung jawab bersama aparatur daerah hingga partisipasi masyarakat. Hasto menegaskan kritik partainya terhadap program MBG bukan ditujukan pada gagasan dasarnya, melainkan pada pendekatan pelaksanaan yang dinilai bersifat top down.
"Yang dikritik oleh PDIP perjuangan sejak awal kan dari sisi pelaksanaannya yang top down. Ya dari sisi metodologinya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi pendekatan-pendekatannya. Ya, pendekatannya kan namanya makan untuk rakyat, meningkatkan gizi untuk rakyat. Itu kan bagian dari platform PDI Perjuangan," ujar dia.
