Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan keluhan warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa ditelantarkan oleh pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kamis (16/7), Deddy menyoroti kondisi memprihatinkan di perbatasan Kaltara, terutama di Krayan.
Akses Jalan dan Pasokan Terhambat
Deddy menjelaskan bahwa ketiadaan akses jalan membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Ia juga menyebutkan bahwa listrik hanya menyala sekitar empat jam per hari dan diperkirakan akan padam total dalam satu hingga dua bulan ke depan.
"Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," kata Deddy.
Ancaman Pindah ke Malaysia
Deddy mengungkapkan bahwa warga perbatasan menyampaikan ancaman akan pindah ke Malaysia jika kondisi mereka terus diabaikan. Hal ini disampaikan langsung kepada Deddy saat ia berkunjung ke daerah pemilihannya.
"Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini 'kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?'," ujar Deddy.
Ia menambahkan, "Masalahnya kemanusiaan. Sembakonya enggak ada, listriknya enggak ada. Kalaupun ada BBM mati tiga puluh ribu per liter barangnya aja nggak ada."
Kaltara dengan Perbatasan Darat Terpanjang
Deddy menekankan bahwa Kalimantan Utara memiliki perbatasan darat terpanjang di Indonesia. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP mendorong kementerian lain, seperti PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan.
"Kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana," ujarnya.
Respons Mendagri Tito Karnavian
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui adanya masalah akses jalan di Krayan. Ia menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.
"Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh," ujar Tito.
"Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas," katanya.
