Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan bahwa setidaknya ada 108 undang-undang yang harus diperbaiki agar kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terwujud. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (23/7). Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut.
Dukungan PKB terhadap Kebijakan Satu Pintu Ekspor SDA
Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa PKB mendukung penuh kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan,” ujar Imin.
Ajakan Perubahan Regulasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Imin mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama melakukan perubahan regulasi secara menyeluruh. Tujuannya agar kekayaan negeri dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan oleh pihak asing.
“Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” tegasnya di hadapan Presiden Prabowo dan ribuan kader PKB yang hadir.
Tema Harlah: Prabowonomics sebagai Arah Baru Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin mengungkapkan tema Harlah ke-28 PKB tahun ini adalah “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”. Tema tersebut disingkat menjadi satu kata, yaitu Prabowonomics, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo.
“Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri,” jelas Imin.
Acara Harlah ke-28 PKB ini menjadi momentum bagi partai berlambang bintang sembilan tersebut untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Dengan menyebut 108 UU yang perlu diperbaiki, PKB menunjukkan keseriusannya dalam mendorong reformasi regulasi demi kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan.
