Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Sidang ini dihadiri para menteri dan kepala lembaga untuk mengevaluasi program dan kinerja kabinet Merah Putih. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan tujuh poin utama, mulai dari penyelesaian masalah, pemberantasan korupsi, hingga digitalisasi pemerintahan.
Evaluasi Kinerja: Lebih dari 108 Masalah Terselesaikan
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyelesaikan lebih dari 108 masalah dalam 18 bulan pertama, tepatnya 110 masalah. Ia menekankan pentingnya rendah hati namun tetap mengakui prestasi. "Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita, ini prestasi yang bukan kecil," ujar Prabowo. Ia menambahkan, "Tapi kalau kita berprestasi kita akui bahwa kita berprestasi, tidak ada bangsa lain yang menghormati kita kalau kita tidak menghargai bangsa kita sendiri."
Jajaran Kabinet Diminta Tidak Gentar Hadapi Tantangan
Presiden meminta seluruh jajaran kabinet tidak gentar menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ia menyadari masih banyak kekurangan, seperti gaji guru yang rendah, lapangan kerja terbatas, dan kemiskinan ekstrem. Prabowo juga mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kebocoran kekayaan negara. "Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, praktik-praktik penyeludupan," katanya, merujuk data lembaga internasional termasuk PBB. Ia mencontohkan kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Indonesia sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.
Heran Program Makan Bergizi Gratis Dipersoalkan
Prabowo mengaku heran dengan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini adalah kebutuhan dasar peradaban. "Kalau ada orang-orang pintar bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar ya saya persilakan Saudara-saudara, yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan, punah, peradaban punah kalau tidak makan," tegasnya. Ia menekankan bahwa MBG menyasar anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dan bukan pemborosan.
Upayakan Harga Pangan Terkendali dan Pupuk Terjangkau
Pemerintah berkomitmen menjaga harga pangan tetap terkendali dan memastikan pupuk tersedia dengan harga terjangkau bagi petani. Prabowo menekankan bahwa program MBG berjalan beriringan dengan upaya ini. "Saudara-saudara saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujarnya menyoroti kritik yang terus dialamatkan ke pemerintah.
Yakin Indonesia Semakin Kuat di Tengah Krisis Global
Presiden meyakini kondisi Indonesia semakin kuat, membantah prediksi kolaps. "Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, ternyata semakin hari semakin kuat, padahal dunia sedang perang," ujarnya. Ia mencontohkan swasembada pangan dan kesiapan energi Indonesia yang lebih baik dibanding negara lain. "Banyak negara merasa risau dan panik mengenai masalah pangan, kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tetapi kita lebih siap dari yang lain," pungkasnya.
Pemberantasan Korupsi Tak Tebang Pilih
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Ia mengibaratkan korupsi seperti penyakit kanker yang harus diobati dengan hati-hati. "Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak ya," ujarnya. Ia menambahkan, "Kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan." Prabowo menekankan pentingnya kearifan dalam penindakan agar tidak merusak ekonomi nasional.
Dorong Realisasi Single National Identity Card
Presiden mendorong percepatan implementasi Single National Identity Card sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pemerintahan. Ia mengakui regulasi yang terlalu banyak menjadi hambatan efisiensi. "Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak," katanya. Pemerintah telah merintis digitalisasi melalui GovTech. "Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya," ungkap Prabowo.
