Parlemen Jepang pada Jumat (17/07/2026) mengesahkan revisi besar pertama terhadap Undang-Undang Keluarga Kekaisaran sejak 1947. Aturan baru ini bertujuan mengantisipasi kemungkinan terputusnya garis pewaris laki-laki, namun tetap melarang perempuan menjadi kaisar.
Aturan Suksesi yang Tidak Setara Gender
Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya laki-laki dari garis keturunan ayah yang dapat menjadi kaisar Jepang. Anggota keluarga kekaisaran perempuan harus keluar dari keluarga jika menikah dengan warga biasa. Kaisar Naruhito (66) dan Permaisuri Masako memiliki satu anak, Putri Aiko (24), yang lahir pada 2001. Namun, Aiko tidak dapat mewarisi takhta. Sebagai gantinya, adik Naruhito, Pangeran Akishino (Fumihito, 60), menjadi putra mahkota, dan putranya, Pangeran Hisahito (19), berada di urutan kedua.
Sebuah panel yang dibentuk Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada 2005 secara bulat merekomendasikan agar perempuan diizinkan menjadi kaisar dan suksesi melalui garis perempuan. Usulan itu ditangguhkan setelah kelahiran Pangeran Hisahito pada 2006 meredakan kekhawatiran krisis pewaris.
Perluasan Calon Pewaris Laki-Laki
Saat ini hanya ada tiga orang yang secara teori dapat menggantikan Naruhito: Putra Mahkota Akishino, Pangeran Hisahito, dan paman Naruhito, Pangeran Hitachi (90). Perubahan baru memungkinkan kerabat laki-laki dari garis keturunan lain yang kehilangan statusnya setelah Perang Dunia II untuk kembali menjadi anggota keluarga kekaisaran melalui adopsi, minimal berusia 15 tahun. Mereka yang diadopsi tidak memperoleh hak suksesi, tetapi anak laki-laki mereka nantinya berhak masuk garis pewaris takhta. Meski demikian, secara hukum perempuan tetap tidak diizinkan menjadi kaisar.
Meski didukung Perdana Menteri Sanae Takaichi, aturan baru ini tidak sejalan dengan aspirasi banyak warga. Jajak pendapat Mainichi Shimbun pada Juni 2026 menunjukkan 40% responden mendukung kaisar perempuan dan suksesi melalui garis perempuan, 33% mendukung kaisar perempuan tetapi menentang suksesi garis perempuan, sehingga total 73% mendukung kaisar perempuan. Hanya 6% yang menentang gagasan tersebut.
Pandangan Akademisi dan Media
Sven Saaler dari Sophia University di Tokyo mengatakan bahwa perubahan ini menunjukkan "kesetaraan gender masih belum menjadi prioritas." Ia menambahkan, "Kemungkinan perempuan menduduki takhta kekaisaran kini justru semakin jauh akibat perubahan aturan ini," kepada dpa. Surat kabar Asahi Shimbun mempertanyakan klaim bahwa suksesi laki-laki berlangsung tanpa putus selama 2.600 tahun, karena sebagian silsilah awal lebih didasarkan pada mitologi. Asahi juga mencatat banyak kerajaan Eropa telah mengubah aturan suksesi agar setara gender.
Keiko Hongo, profesor emeritus sejarah Jepang dari University of Tokyo, mengatakan kepada Asahi Shimbun bahwa kaisar perempuan memiliki peran penting di masa lalu, dan suksesi melalui perempuan dinilai lebih alami dibanding menghidupkan kembali garis keturunan laki-laki dari kerabat jauh. Ketua Partai Demokrat Konstitusional, Shunichi Mizuoka, menyerukan agar sistem suksesi yang hanya mengakui laki-laki dari garis ayah diakhiri.
Dukungan Konservatif terhadap Tradisi
Pendukung revisi menolak anggapan diskriminasi. Surat kabar konservatif Sankei Shimbun mendukung perubahan dengan alasan suksesi laki-laki adalah tradisi, bukan diskriminasi gender. Media itu memperingatkan agar tradisi tidak ditinggalkan karena Pangeran Hisahito masih satu-satunya pewaris laki-laki yang memenuhi syarat di generasinya. Akira Momochi, profesor hukum tata negara di Kokushikan University, mengatakan kepada Sankei Shimbun bahwa reformasi membantu mempertahankan tradisi, dan belum ada kebutuhan mendesak membahas kaisar perempuan karena jalur suksesi sudah jelas.
Kenichi Kawamura, tokoh politik dan penasihat Central Union of Japan-Korea Friendship Associations, menyatakan bahwa mengizinkan anggota perempuan yang telah menikah tetap dalam keluarga kerajaan adalah langkah praktis untuk stabilitas. Ia mendukung adopsi anggota laki-laki dari garis keturunan lama, tetapi mereka sebaiknya dididik sejak kecil. Secara pribadi, Kawamura mengatakan Putri Aiko dapat dipertimbangkan sebagai kaisar darurat jika tidak ada pewaris laki-laki, namun ia menolak perubahan yang memungkinkan takhta diwariskan melalui garis perempuan. "Kaisar adalah simbol seremonial yang mendoakan kemakmuran Jepang, mirip dengan Paus, sehingga harus tetap berada di luar politik," kata Kawamura kepada DW. "Saya berharap reformasi ini dapat membantu menciptakan keluarga kekaisaran yang stabil, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat Jepang."
