Pakar Soroti Kaderisasi Parpol: Ketum Bukan Kader Tanda Tata Kelola Tidak Sehat
Dalam sebuah seminar nasional yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/3/2026), para ahli hukum dan politik mengangkat isu kritis mengenai kaderisasi di internal partai politik. Diskusi bertajuk 'Independensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal' ini menekankan bahwa kepemimpinan partai seharusnya mencerminkan proses kaderisasi yang matang, bukan hasil dari jalan pintas.
Kritik Terhadap Kepemimpinan Instan
Titi Anggraini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, menyatakan bahwa salah satu indikator tidak sehatnya tata kelola demokrasi dalam partai politik adalah terpilihnya ketua umum yang bukan berasal dari kader partai tersebut. "Ketua umum partai politik seharusnya benar-benar merupakan hasil dari mekanisme kaderisasi. Proses pengambilan keputusan di partai juga harus demokratis, mendengar aspirasi pengurus dan anggota," ujar Titi.
Dia mengkritisi praktik munculnya pemimpin instan dalam tubuh partai, menegaskan bahwa meskipun partai bersifat terbuka, kepemimpinan tetap harus dipegang oleh individu yang telah melalui proses panjang sebagai kader. "Tidak seharusnya seseorang yang baru bergabung, bahkan dalam hitungan hari, tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Partai tetap harus dikelola oleh kader yang berproses di dalamnya," tambahnya.
Pentingnya Rekrutmen dan Kaderisasi
Pengamat politik Adi Prayitno, yang juga hadir dalam seminar tersebut, menyampaikan pandangan serupa. Dia menekankan bahwa untuk menciptakan independensi partai dan terlepas dari intervensi eksternal, partai politik harus konsisten dalam dua hal: rekrutmen dan kaderisasi. "Problem serius dari partai itu adalah regenerasi dan rekrutmen partai, terutama dalam konteks elit," kata Adi.
Adi memberikan contoh bahwa banyak elit partai muncul melalui 'jalan pintas' tanpa melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang layak. Dia menyoroti fenomena di mana seseorang tiba-tiba menjadi ketua umum hanya karena faktor seperti modal finansial atau penampilan fisik. "Hanya modal mungkin, tampangnya ganteng, dilihat, mungkin hanya modal dia kelihatan cantik mungkin, atau mungkin karena dia punya uang, dia dicalonkan. Ini kan menyalahi patsun dalam berpartai," tutur Adi.
Partai Bukan Rental Mobil
Lebih lanjut, Adi menilai bahwa partai politik harus steril dari kemunculan pihak-pihak yang tidak melalui proses rekrutmen dan kaderisasi. Dia mengibaratkan partai tidak boleh seperti rental mobil yang bisa disewa untuk kepentingan sesaat, seperti pemilu, lalu ditinggalkan. "Partai politik itu bukan rental mobil yang setiap saat bisa dibeli, bisa disewa untuk kepentingan pemilu, setelah itu ditinggalkan. Efeknya apa? Partai politik bisa babak belur dan shut down. Nah itu yang harus dihindari," pungkasnya.
Seminar ini juga dihadiri oleh Firdaus, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Erfandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mereka bersama-sama menggarisbawahi bahwa partai yang sehat dan kuat harus berbasis pada meritokrasi, di mana kepemimpinan dihasilkan dari proses yang transparan dan demokratis.
