Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa percepatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan hasil dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang bergerak secara serentak. Fokus utama adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, termasuk di sektor pendanaan.
Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan anggaran besar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan setelah rapat bersama Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Pratikno, di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Pemulihan ini memerlukan anggaran. Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan tambahan anggaran transfer keuangan daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi, dan sudah ditransfer seluruhnya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Senin (18/5/2026).
Anggaran tersebut kini berada di pemerintah daerah dan terus dikawal pemanfaatannya agar fokus pada kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak. “Inilah yang kami kawal. Uangnya ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Kami pastikan perencanaan tepat sasaran dan cepat, terutama menangani hal-hal yang urgen,” tambahnya.
Program Sektoral dari Kementerian
Selain transfer keuangan daerah, sejumlah kementerian turut bergerak melalui program sektoral. Kementerian Pertanian, misalnya, telah menyalurkan dukungan lebih dari Rp 877 miliar untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, dan pembangunan irigasi di tiga provinsi terdampak.
Di sektor sosial, Kementerian Sosial mencatat bantuan mencapai Rp 896,2 miliar dengan realisasi penyaluran 96,75 persen. Bantuan tersebut mencakup isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi bagi penyintas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Peran BNPB dan Kemendikdasmen
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mempercepat pemulihan melalui bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang dengan total nilai Rp 655,18 miliar. Bantuan ini membantu ribuan keluarga penyintas untuk mulai memperbaiki tempat tinggal dan menata kehidupan pascabencana.
Kolaborasi lintas instansi juga terlihat pada revitalisasi satuan pendidikan terdampak bencana. Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menggelontorkan bantuan revitalisasi pendidikan sebesar Rp 2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak. Penyaluran tahap pertama telah mencapai lebih dari Rp 1,96 triliun dan diperkuat kerja sama dengan TNI AD dalam percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.
Fondasi Pemulihan Berkelanjutan
“Pendanaan lintas sektor menjadi fondasi penting agar pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali sosial ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan,” tutup Tito.
