Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengajukan izin pembangunan zebra cross sementara di lokasi JPO Tendean yang dibongkar usai ditabrak truk. Zebra cross disiapkan sebagai solusi jangka pendek.
Solusi Jangka Pendek untuk Pejalan Kaki
"Jadi yang untuk JPO Tendean, yang akan ada penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan memintakan izin apakah itu bisa digunakan untuk zebra cross dalam jangka pendek dulu," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Pramono mengatakan pembangunan JPO baru membutuhkan waktu. Dia menekankan bahwa zebra cross diperlukan agar mobilitas pejalan kaki tetap terlayani. "Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru," ujarnya.
Skema Pembiayaan Pembangunan Kembali JPO Tendean
Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tengah mengkaji sejumlah skema pembiayaan pembangunan kembali JPO Tendean. Opsi yang dipertimbangkan mulai dari APBD, creative financing, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga naming rights.
"Bahwa itu apakah melalui APBD, creative financing, CSR, dan sebagainya, atau naming rights, sekarang kita lakukan, dan minggu depan ini kami rapatkan, segera kami putuskan," ucapnya.
JPO Tendean Sangat Strategis, Tidak Bisa Ditunda
Menurut Pramono, pembangunan kembali JPO Tendean tidak bisa berlarut-larut. Dia menyebut banyak warga yang membutuhkan JPO untuk menyeberang dengan aman. "Karena itu tidak bisa ditunda-tunda. Itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis," ujarnya.
Sebelumnya, JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, rusak ditabrak truk pada Selasa kemarin. JPO itu kemudian dibongkar karena nyaris roboh.
