Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku belum ada pembahasan mengenai lembaga baru bentukan pemerintah, yakni Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah, kemungkinan pada rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang mendatang. "Agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Komisi X Tunggu Penjelasan Formal
Menurut Lalu Hadrian Irfani, Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. "Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," ungkap politikus PKB tersebut. Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu menunjukkan urgensi pembangunan URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI serta menjamin tidak ada duplikasi peran," tegasnya.
Mendikti Pastikan URI Tidak Bawahi PTN
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto memastikan bahwa URI yang didirikan Presiden Prabowo Subianto tidak membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan URI tidak mengubah fungsi Kemendikti Saintek. "Fungsi kita tidak berubah. Nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan peran dan posisinya," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026). "Bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus," sambungnya.
Kajian 10 Kampus URI dan Anggaran
Brian menyampaikan bahwa pendirian 10 kampus URI masih dalam tahap kajian. Ia memastikan URI tidak akan mengganggu atau mengambil anggaran Kemendikti Saintek. "Itu masih dalam kajian," ujarnya. Brian menjelaskan URI merupakan program afirmasi untuk menyiapkan SDM unggul Indonesia yang siap bekerja di lokasi atau posisi strategis, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta program prioritas nasional.
Alasan Pembentukan URI oleh Presiden
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan diangkat sebagai Gubernur URI. Donny menjelaskan bahwa URI disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara. "Ini semua terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan SDM untuk ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," kata Donny usai dilantik.
Integrasi LAN dan BUMN
Donny mengungkapkan bahwa nantinya akan ada tiga institusi di bawah Gubernur URI atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan: badan pengelola sekolah unggulan, badan pengelola perguruan tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). LAN yang sudah ada akan diintegrasikan dan ditambah tugas serta fungsinya, diperkuat tidak hanya untuk pembinaan ASN tetapi juga untuk penyiapan karyawan BUMN. "Penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di LAN," ujar Donny.
