Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan bahwa belum ada persetujuan yang diputuskan terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Ia menjelaskan usulan tersebut baru disetujui untuk dibahas di tingkat DPRD, bukan untuk langsung diganti.
Klariikasi Soal Persetujuan
"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'Oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky dilansir detikJabar, Senin (6/7/2026).
Ia mengatakan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Buky bahkan mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.
Tantangan Sosiologis
"Saya belum membaca naskah akademik yang disodorkan oleh tim yang menggagas itu. Tapi memang bagi saya pribadi, yang harus diselesaikan seandainya mau mengarah ke pergantian adalah masalah sosiologis," katanya. Menurut Buky, aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar apabila wacana tersebut terus berlanjut. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni beragam kelompok budaya dan etnis.
Proses Panjang
Buky menegaskan perjalanan usulan tersebut masih sangat panjang. Ia mengatakan jika usulan itu akhirnya memperoleh persetujuan di tingkat DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
"Intinya kalau dari sisi dewan, DPRD Provinsi Jawa Barat menurut saya belum pada tahap persetujuan, tetapi setuju untuk dibahas. Dan itu perjalanannya masih jauh. Nanti pun kalau misalnya terjadi DPRD setuju, Gubernur setuju, masih ada perjalanan di pusat. Jadi memang tidak semudah itu," tegasnya.
