Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk lebih fokus melaksanakan tugas kementerian dan menghentikan berbagai polemik yang belakangan menjadi sorotan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian karena kontroversi dibandingkan capaian kinerjanya.
Polemik yang Mengemuka
Berbagai kontroversi mencuat, mulai dari keputusan Menteri PU mencopot dua Direktur Jenderal yang dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang menyeret nama anggota keluarga hingga akhirnya dibatalkan, hingga mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memicu spekulasi.
Seruan Fokus pada Tugas
"Ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata Syafiuddin dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026). Ia menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, sehingga seluruh energi pimpinan harus diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Pentingnya Kekompakan Internal
Selain fokus pada pekerjaan, Syafiuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU. "Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.
Syafiuddin menambahkan, seorang menteri tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi figur yang membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja kondusif bagi seluruh bawahan. "Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," tegasnya.
Pengawasan DPR
Komisi V DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," pungkas Syafiuddin.
