Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam
Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat kerja tertutup pada Selasa (10/1/2026) untuk membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Rapat ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pembahasan Strategis di Balik Tertutupnya Rapat
Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR, yang terletak di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, pertemuan ini dinyatakan tertutup untuk umum. Utut menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena rapat membahas hal-hal strategis yang bersifat sensitif.
"Karena ada satu dan lain hal, kalau diperkenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkap Utut dalam pembukaan rapat. Ia menegaskan bahwa rapat kerja ini melibatkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI beserta kepala staf, serta direktur jenderal Kementerian Keuangan.
Pihak yang Hadir dalam Rapat
Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI hadir dengan Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama para wakil kepala staf dari tiga matra angkatan. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, yang ikut serta dalam diskusi intensif ini.
Rapat kerja ini difokuskan pada pembahasan hibah alpalhankam, yang mencakup berbagai peralatan vital untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun detail teknis tidak diungkapkan kepada publik, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia.
Dengan diadakannya rapat tertutup, diharapkan pembahasan dapat berjalan lebih mendalam dan efektif, tanpa gangguan dari pihak luar. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi strategis yang berkaitan dengan keamanan negara.
