Polisi Korsel Gerebek Markas Intelijen Terkait Dugaan Drone Mata-mata ke Korut
Para penyelidik Korea Selatan (Korsel) melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap markas badan intelijen negara tersebut pada Selasa (10/2) waktu setempat. Operasi ini merupakan bagian dari penyelidikan mendalam terkait dugaan keterlibatan pemerintah dalam insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara (Korut) pada awal tahun 2026.
Insiden Drone dan Tuduhan Pyongyang
Pyongyang telah menuduh Seoul menerbangkan drone mata-mata ke area Kaesong pada Januari lalu. Korut bahkan merilis foto-foto yang diduga menunjukkan puing-puing drone yang berhasil mereka tembak jatuh. Otoritas Korsel awalnya membantah keras adanya keterlibatan pemerintah dalam insiden tersebut.
Presiden Lee Jae Myung secara tegas menyatakan bahwa klaim tersebut sama saja dengan "melepaskan tembakan ke Korea Utara" tanpa dasar yang kuat. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap pemerintah Seoul.
Penyelidikan Intensif dan Penggerebekan
Menurut laporan AFP yang dirilis pada Selasa (10/2/2026), otoritas Seoul kini sedang menyelidiki tiga tentara yang masih bertugas aktif dan satu karyawan badan intelijen Korsel terkait insiden drone kontroversial tersebut. Para penyelidik dari satuan tugas gabungan militer-polisi melakukan penggerebekan di 18 lokasi berbeda yang menjadi fokus penyelidikan.
Lokasi yang digerebek meliputi:
- Komando Intelijen Pertahanan
- Badan Intelijen Nasional
- Beberapa fasilitas militer terkait
Satuan tugas tersebut menyatakan akan "secara menyeluruh menetapkan kebenaran di balik insiden drone tersebut melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan yang ketat terhadap para tersangka." Pernyataan resmi ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengungkap fakta sebenarnya.
Perkembangan Kasus dan Tersangka Sipil
Sampai saat ini, tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan keterlibatan dalam skandal drone tersebut. Salah satu tersangka secara terbuka mengaku bertanggung jawab, dengan alasan bahwa tindakannya bertujuan untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korut.
Kasus ini juga menjerat mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini mendekam di penjara atas kasus darurat militer. Dia sedang diadili atas tuduhan bahwa dirinya secara ilegal mengirimkan drone ke Korut untuk membantu menciptakan dalih bagi penetapan darurat militer pada akhir tahun 2024 lalu.
Upaya Yoon untuk menggulingkan pemerintah sipil menggunakan darurat militer berakhir dengan kegagalan total. Dia akhirnya dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu, menandai babak baru dalam dinamika politik Korea Selatan.
Penyelidikan ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara semenanjung Korea. Insiden drone telah memicu saling tuduh dan memperburuk hubungan yang sudah lama tegang antara Seoul dan Pyongyang.
