Kemlu: Presiden Prabowo Masih Pertimbangkan Kehadiran di Rapat Perdana Board of Peace
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan final mengenai kehadirannya dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Undangan resmi untuk acara tersebut telah diterima oleh pemerintah Indonesia.
Undangan Sudah Diterima, Keputusan Masih Ditimbang
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa surat undangan telah tiba dan diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. "Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan," ujar Nabyl di Jakarta Pusat, Selasa (10 Februari 2026).
Lebih lanjut, Nabyl menegaskan bahwa proses pertimbangan ini masih berlangsung. "Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," sambungnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai faktor masih dikaji sebelum Presiden Prabowo menentukan langkahnya.
Ketidakpastian Mengenai Perwakilan dan Preferensi Tuan Rumah
Nabyl juga mengungkapkan bahwa belum ada kejelasan apakah Presiden Prabowo dapat diwakili oleh delegasi lain jika berhalangan hadir. Dia menekankan bahwa tuan rumah acara, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat, biasanya memiliki preferensi tertentu mengenai peserta rapat.
"Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara," jelasnya. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas protokol diplomasi internasional, di mana kehadiran langsung seorang kepala negara sering kali dianggap lebih signifikan.
Konfirmasi dari Mensesneg dan Harapan Terkait Perdagangan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan untuk rapat perdana Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari. "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (9 Februari).
Prasetyo juga menyampaikan harapan bahwa jika Presiden Prabowo hadir, kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk penandatanganan perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya. Saat ini, Indonesia masih menunggu jadwal pasti untuk pelaksanaan penandatanganan kesepakatan dagang tersebut, yang menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan bilateral kedua negara.
Dengan demikian, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace tidak hanya berdampak pada diplomasi global tetapi juga berpotensi mempengaruhi dinamika perdagangan internasional Indonesia.
