Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaannya. Zulhas meminta waktu satu bulan untuk merampungkan berbagai kendala, termasuk dugaan penyalahgunaan dan ketidaksiapan infrastruktur.
Permintaan Waktu Satu Bulan untuk Evaluasi
Zulhas menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan dalam program MBG. "Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Setelah satu bulan, ia akan mengkaji lebih dalam solusi dari persoalan yang ada dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan keputusan akhir. "Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini," ujarnya.
Persoalan yang Dievaluasi
Zulhas membeberkan sejumlah persoalan yang tengah dievaluasi dalam pelaksanaan program MBG. Mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga lokasi-lokasi yang seharusnya sudah menerima layanan, tetapi belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya," ujarnya.
Selain itu, terdapat lokasi yang telah memiliki bangunan, namun belum dapat beroperasi sesuai rencana. Menurutnya, pemerintah masih menginventarisasi berbagai persoalan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. "Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya. 1 bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," lanjutnya.
Koperasi Desa Merah Putih sebagai Infrastruktur
Hal lain yang dibahas dalam rapat adalah mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas kembali menekankan bahwa Kopdes merupakan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan barang subsidi. "Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi," ujarnya.
Selain itu, Zulhas mengatakan Kopdes berperan sebagai off-taker hasil tani. Kopdes akan mengambil hasil pertanian dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. "Nomor dua, dia sebagai off-taker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai apa namanya pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," ucapnya.
Rapat terbatas ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan bantuan serta menstabilkan harga hasil pertanian.
