Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak mahasiswa untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka. Dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026), Zulhas menegaskan bahwa membuka dialog merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
"Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh," kata Zulhas di hadapan 178 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang hadir.
Demokrasi Tidak Berhenti di Jalan
Zulhas menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi harus dilanjutkan melalui ruang dialog. Pemerintah, menurutnya, memiliki kewajiban untuk membuka ruang diskusi bagi masyarakat.
"Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional. Zulhas menjawab setiap pertanyaan secara langsung.
Tantangan Pangan Global dan Data Terkini
Menurut Zulhas, tantangan terbesar dunia pada abad ke-21 adalah persoalan pangan yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Ia mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) dari FAO yang dirilis Juli 2026.
"Satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi. Setiap negara dituntut memperkuat ketahanan pangannya," ungkap Zulhas mengacu pada data SOFI.
Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Berdasarkan data APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun dengan cakupan 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Melalui program KDMP, pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi yang berfungsi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat desa. Sementara itu, di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir 2026.
Data Nelayan dan Keberpihakan Negara
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam forum menunjukkan Indonesia memiliki 84.276 desa, terdiri atas 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan. Jumlah nelayan nasional mencapai 3.228.209 orang, dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 berada di level 103,9, dan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.
Zulhas menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, namun masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola. Karena itu, pemerintah berpihak kepada kelompok rentan, yakni petani dan nelayan, melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.
"Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang berkembang di tengah dinamika pasar.
Ajakan untuk Mahasiswa
Di akhir dialog, Zulhas mengajak mahasiswa untuk mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi dalam membangun solusi bagi bangsa. Ia menekankan pentingnya dialog dan gotong royong agar kritik dapat melahirkan perubahan nyata.
"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan," tutup Zulhas.
