Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan isi pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di teras Istana Merdeka. Pertemuan tersebut digelar usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (23/7/2026) sore.
Isu Strategis yang Dibahas
Teddy menyebutkan bahwa diskusi mencakup sejumlah isu strategis, termasuk persetujuan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) dan aspirasi para pengemudi ojek online (ojol). "Kami membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari persetujuan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai langkah memperkuat daya saing ekonomi nasional, hingga berbagai aspirasi para pengemudi ojek online sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Teddy.
Sinergi Eksekutif-Legislatif
Teddy menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, hal itu menjadi fondasi penting agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat kemajuan bangsa. "Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPR diharapkan terus melahirkan berbagai terobosan, sehingga setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat fondasi Indonesia menuju negara yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera," jelas Teddy.
Pembahasan RUU PFII
Pemerintah dan DPR sebelumnya telah melahirkan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) sebagai langkah strategis memperkuat fondasi sektor keuangan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pembentukan PFII merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun arsitektur baru sektor keuangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi global. Melalui skema ini, Indonesia diharapkan memiliki sumber pembiayaan pembangunan yang lebih beragam dan ekosistem jasa keuangan yang kompetitif secara internasional.
Aplikator Ojol Nakal
Di sisi lain, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan potongan aplikator ojek online sebesar 8 persen masih terkendala adanya aplikator nakal. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Koalisi Ojol Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). "Yang penting perintah dari presiden mengenai pembagian tarif 92% dan 8% secara riil di lapangan sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Ini salah satu yang tadi disampaikan itu," kata Prasetyo.
Perpres Ojol Segera Terbit
Prasetyo memastikan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojol. Finalisasi akan dilakukan pada pekan depan. "Sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih masih perlu ada satu kali pertemuan lagi dengan teman-teman Asosiasi Ojol," ungkap Prasetyo.
