Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli menanggapi usulan kenaikan tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Menurut dia, kenaikan tarif tersebut sudah ada kajian terlebih dahulu dari DTKJ. Namun ada yang perlu dicermati, yaitu terkait penyederhanaan tarif.
Penyederhanaan atau Kenaikan Tarif?
"Yang pertama, ini disebut sebagai penyederhanaan tarif. Dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 untuk TransJakarta. Tapi perlu dicermati juga bahwa ini bukan penyederhanaan, melainkan memang kenaikan tarif, dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000," ujar Taufik di Balai Kota Jakarta, Senin (6/7/2026).
Taufik melanjutkan, seiring dengan usulan kenaikan tarif, DTKJ juga mengajukan skema pembelian paket langganan, dengan harga yang tentu lebih murah dari harga tiket harian. "Kalau kita hitung dalam satu bulan, misalnya orang naik 25 hari kerja, pulang-pergi berarti Rp 5.000 dikali dua, jadi Rp 10.000 per hari. Dalam sebulan sekitar Rp 250.000. Nah, bagus juga DTKJ bilang akan disediakan paket langganan Rp 200.000," ucap dia. "Berarti memang lebih murah daripada beli tiket harian. Ini saya nilai usulan yang bagus. Tapi tetap saja dibandingkan sebelumnya memang naik. Jadi kita jangan bilang penyederhanaan, tapi memang kenaikan yang diharapkan tetap terjangkau bagi masyarakat," sambung Taufik.
Catatan untuk Pengguna Tidak Rutin
Taufik lalu memberikan catatan lain, yakni soal kelompok konsumen yang akan menggunakan. "Kalau pekerja yang memang punya penghasilan dan rutin menggunakan TransJakarta, mungkin cocok. Tapi bagaimana dengan yang tidak rutin? Kalau tidak rutin, dia juga sayang kalau harus beli paket langganan. Sementara dia tetap terkena tarif Rp 5.000," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Taufik, perlu diadakan kajian lagi untuk memberikan solusi bagi pekerja informal yang tidak rutin menggunakan TransJakarta dan juga tidak masuk kelompok penerima kartu gratis. "Jadi mungkin perlu ada kajian lagi. Bagaimana dengan apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit," papar dia. "Jadi kalau langsung Rp 5.000 bagi kelompok yang tidak bisa berlangganan tetapi termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, mungkin perlu ada kajian lagi. Misalnya tetap Rp 4.000 atau bagaimana. Perlu ada kajian khusus untuk kelompok itu," sambung Taufik.
Rencana Kenaikan Tarif TransJabodetabek
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai terkait rencana kenaikan tarif TransJabodetabek harus bersama dengan pemerintah daerah sekitar. "Untuk TransJabodetabek Rp 10.000, saya lebih condong kalau ini dikerjakan bersama pemerintah daerah sekitar," ujar MTZ di Balai Kota Jakarta, Senin (6/7/2026). "Karena kalau Jakarta sendiri yang menetapkan Rp 10.000, saya khawatir tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi dari luar kota tidak tercapai. Rp 10.000 itu lumayan mahal bagi warga yang setiap hari dari luar kota ke Jakarta," sambung dia.
Sebab, menurut MTZ, selama ini warga menggunakan dan memilih TransJakarta karena tarifnya murah hanya Rp 3.500. "Tapi kalau menjadi Rp 10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," kata dia. "Jadi saya menyarankan untuk TransJabodetabek, Jakarta perlu duduk bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi supaya mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap biaya layanan TransJakarta," sambung MTZ. Atau, lanjut dia, kalau pun tarif TransJabodetabek naik, perlu dilakukan kajian ulang terkait besarannya. "Mungkin Rp 7.500 atau angka lain yang tetap membuat masyarakat merasa lebih untung naik TransJabodetabek dibanding membawa kendaraan pribadi," kata MTZ.
Tarif JakLingko Jangan Langsung Rp 2.000
Kemudian, lanjut MTZ soal JakLingko atau Mikrotrans. Menurutnya jangan langsung naik tarif dari Rp 0 menjadi Rp 2.000. "Saya kira tarif Rp 2.000 jangan dulu. Menurut saya Rp 1.000 saja," ucap MTZ. "Maksud saya, sekarang masyarakat sedang sensitif terhadap kenaikan tarif. Alasan DTKJ kan agar data penumpang lebih riil. Nah, kalau hanya untuk mendapatkan data penumpang, enggak harus Rp 2.000. Kalau begitu dibuat saja yang lebih murah, semurah mungkin. Mungkin Rp 1.000," sambung dia.
MTZ menilai, tarif Rp 2.000 masih perlu dikaji lagi. "Karena salah satu fungsi JakLingko atau Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor. Kalau Rp 2.000, nanti masyarakat malah hitung-hitungan, ah mending naik motor saja. Tapi kalau Rp 1.000, insya Allah masih masuk akal," jelas MTZ.
