Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terus melakukan gebrakan dalam membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah-langkah tegas diambil mulai dari bersih-bersih internal, memperketat tata kelola, hingga membangun budaya kerja baru. Salah satu kebijakan utama adalah peluncuran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Media Center sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat terkait MBG.
Larangan Pertemuan Tertutup Pejabat BGN
Sudaryono melarang seluruh pejabat BGN melakukan pertemuan tertutup dengan pihak berkepentingan dalam program MBG, termasuk mitra, pemasok, dan pengelola dapur. Kebijakan ini bertujuan menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan. "Saya ingin, saya bersama dua wakil kepala saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level Eselon 1, Eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proporsional dan baik," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Pembekuan 800 Dapur MBG
Sebelumnya, Sudaryono membekukan lebih dari 800 dapur program MBG. Ratusan dapur tersebut ditangguhkan dan tidak akan menerima pembayaran sejak Senin (27/7/2026). Alasan pembekuan antara lain pelanggaran berat terkait higienitas, kualitas makanan, dan sanitasi. "Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya, kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," jelasnya. Dapur yang disuspend secara permanen tidak akan dibayar, berbeda dengan kebijakan sebelumnya.
Percepatan Pembayaran Tunggakan Mitra
Sudaryono juga memastikan tunggakan pembayaran kepada mitra MBG senilai sekitar Rp 1,6 triliun akan diselesaikan setelah proses audit rampung. Pembayaran hanya dilakukan terhadap tagihan yang dinyatakan sah sesuai mekanisme berlaku. "Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar," kata Sudaryono. Proses audit dikawal oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dari BPKP.
Sanksi bagi ASN dan Larangan Barang Subsidi
Sudaryono juga mengungkapkan sembilan ASN dan PPPK diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, termasuk terlibat judi online dan mengambil uang program BGN. Mereka berpotensi diberhentikan. Selain itu, dapur MBG dilarang menggunakan barang bersubsidi seperti gas elpiji 3 kg, MinyaKita, dan beras SPHP. Pelanggaran akan dikenai sanksi permanen berupa penutupan dapur. Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran.
Prioritas Daerah Stunting dan Dewan Pengawas
BGN kini memprioritaskan wilayah dengan angka stunting tinggi sebagai sasaran utama intervensi gizi, berdasarkan data SSGI 2024. Percepatan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan di daerah tersebut. Selain itu, BGN akan membentuk Dewan Pengawas yang diisi ahli gizi, dokter, dan chef untuk memperkuat pengawasan kualitas program. "Kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Salah satunya kami ingin mengusulkan beberapa ahli gizi, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa kasih tips dan lain-lain," ujar Sudaryono.
