Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak tegas terhadap pengemudi Toyota Alphard yang terlibat cekcok dengan petugas keamanan (satpam) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Insiden yang viral di media sosial itu diduga dipicu oleh pengemudi yang menerobos lampu merah dan tidak terima saat ditegur.
Sahroni: Tidak Ada Intervensi, Tangkap Sopirnya
Dalam keterangannya pada Jumat (24/7/2026), Sahroni menegaskan bahwa sikap arogan seperti itu tidak bisa ditolerir. Ia meminta polisi menelusuri identitas pengemudi dan majikannya. “Sikap arogan seperti ini sangat tidak bisa ditolerir. Karenanya, saya minta agar ditelusuri siapa supir ini dan bekerja untuk siapa? Siapa bosnya sampai dia bisa searogan itu? Tolong polisi cari tahu identitasnya agar terang benderang. Pokoknya cari dan tangkap sopirnya tidak peduli siapapun majikannya,” ujar Sahroni.
Sahroni juga menekankan bahwa pengemudi yang terbukti arogan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku untuk memberi efek jera. “Saya minta mereka ini kemudian ditindak sesuai aturan yang ada dan tidak hanya ditegur, tapi juga diberi hukuman. Saya tidak habis pikir jika di jalanan protokol aja bisa searogan itu, apalagi jika kepada masyarakat biasa? Makanya ini harus ditindak tegas agar tidak ada lagi oknum-oknum blagu seperti mereka,” pungkasnya.
Polisi Buka Peluang Proses Hukum Lanjutan
Polsek Metro Menteng membuka peluang proses hukum lanjutan terkait cekcok tersebut. Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai, namun pihak yang merasa belum puas dipersilakan membuat laporan resmi. “Kalau diminta sujud ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa riilnya. Saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak,” ujarnya.
Satpam yang terlibat, Fiktor, sebelumnya mengaku diperlakukan tidak semestinya saat mediasi, termasuk diminta bersujud. Namun, Braiel menegaskan bahwa berdasarkan pendalaman sementara, tidak ditemukan adanya pemukulan atau tindakan kekerasan selama mediasi. “Yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan,” tegas Braiel.
Insiden ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kecaman terhadap aksi arogan di jalan raya. DPR melalui Sahroni mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
