Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya persetujuan cepat agar berbagai persoalan di wilayah terdampak segera ditangani oleh kementerian/lembaga terkait.
Empat Usulan Anggaran Super Prioritas
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7/2026), Tito menyampaikan empat usulan anggaran yang dinilai super prioritas. “Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari K/L-K/L itu sudah mengajukan,” ujar Tito.
Keempat usulan tersebut meliputi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.
Kebutuhan Anggaran dan Realisasi
Pascabencana Sumatera memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun hingga 2028. Pemerintah telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 10,6 triliun langsung ke pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Pentingnya Percepatan Pencairan
Tito menambahkan bahwa sejumlah kementerian telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan lebih optimal. “Kalau sudah di-transfer, maka nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon,” katanya. Ia menegaskan Satgas akan terus memantau pelaksanaan di lapangan dan meminta kementerian/lembaga serta pemda aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. “Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” pungkasnya.
