Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri ekonomi. Salah satu keputusan penting adalah perpanjangan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang masih memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Latar Belakang Perpanjangan WFH
Pemerintah sebelumnya telah memberlakukan WFH setiap Jumat sebagai langkah antisipatif terhadap dampak geopolitik. Airlangga menjelaskan bahwa situasi perang yang belum berakhir memaksa pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut. "Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Insentif Ekonomi Baru
Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif baru untuk mendorong perekonomian di kuartal II. Airlangga menyebutkan bahwa insentif ini dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. "Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," tambahnya.
Implementasi Devisa Hasil Ekspor
Dalam rapat tersebut, Airlangga bersama menteri bidang ekonomi melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang. "Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," jelasnya. Pemerintah saat ini tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan, ketentuan Bank Indonesia, dan regulasi Menteri Keuangan.
Ekspor Komoditas Strategis
Pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian regulasi agar implementasi berjalan tepat waktu. "Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," katanya.
Sosialisasi kepada Pelaku Usaha
Untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha. "Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," lanjut Airlangga. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan implementasi dan mendukung kelancaran kebijakan ekonomi nasional.
