DPD II Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) resmi menonaktifkan sementara kadernya, Therensius Lazakar, terkait dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha di IGD Rumah Sakit Leona pada 13 Juni lalu. Pelaksana Tugas (PLT) DPD II Partai Golkar TTU, Maria Yashinta Dewi Maku Djawa, menjelaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan agar Therensius dapat lebih fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Selama masa penonaktifan, Therensius tidak diizinkan mengikuti kegiatan kepartaian seperti rapat dan agenda lainnya.
Penonaktifan Sementara, Bukan Pemberhentian
Maria menegaskan bahwa penonaktifan ini bukan berarti pemberhentian dari keanggotaan partai. "Penonaktifan yang dimaksud bukan berarti 'diberhentikan' dari keanggotaan partai, karena kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu hasilnya. Beliau untuk sementara kami izinkan tidak terlibat dalam berbagai kegiatan kepartaian seperti rapat dan lain-lain supaya bisa lebih fokus menjalani proses hukum tersebut," ujar Maria. Sementara itu, status Therensius sebagai anggota DPRD TTU masih tetap aktif dan belum ada perubahan. Proses hukum terkait kasus kematian Dokter Icha terus berjalan, baik di kepolisian maupun sidang etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU.
PDIP Lebih Dulu Nonaktifkan Kader
Sebelumnya, DPC PDIP Timor Tengah Utara telah menonaktifkan kadernya, Veronika Lake, terkait kasus intimidasi yang diduga berujung pada meninggalnya Dokter Icha. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU, Carolus Sonbay, menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Veronika Lake dinonaktifkan dari seluruh aktivitas kepartaian dan diminta tidak menjalankan kegiatan sebagai anggota DPRD yang berkaitan dengan partai. Seluruh kader PDIP diminta menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyampaikan pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
Sikap Tegas PDIP: Tidak Lindungi Kader yang Terbukti Bersalah
DPC PDIP TTU menegaskan sikapnya mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak manusiawi terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas kemanusiaan. Carolus menekankan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik yang harus dilindungi. Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. "Apabila nantinya terdapat kader PDI Perjuangan yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum, partai menegaskan tidak akan memberikan perlindungan politik dan siap menjatuhkan sanksi sesuai mekanisme organisasi serta ketentuan AD/ART partai," tegas Carolus.
