Medan - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya angkat bicara menanggapi tuduhan arogan yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony. Tuduhan itu muncul setelah Bobby memilih walk out (WO) dari rapat paripurna DPRD yang membahas penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2025. Dalam pernyataannya, Bobby justru meminta Ricky untuk belajar lagi mengenai tata tertib rapat.
Kronologi Walk Out dan Tuduhan Arogan
Peristiwa ini bermula pada Selasa, 21 Juli 2026, saat rapat paripurna DPRD Sumut digelar. Bobby Nasution bersama sejumlah OPD memutuskan keluar dari ruang rapat karena kuorum tidak terpenuhi. Langkah ini kemudian menuai kritik dari Ricky Anthony, yang juga politikus Partai NasDem. Dalam pernyataan yang viral di media sosial, Ricky menilai sikap Bobby tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan.
“Itu pandangan partai dan saya sebagai Wakil Ketua Partai NasDem Sumut yang juga pimpinan DPRD tentu menyampaikan pandangan partai, dan besok di paripurna akan ada pandangan fraksi terkait hal yang sama,” ucap Ricky, Rabu (29/7).
Bantahan Bobby Nasution
Menanggapi hal itu, Bobby memberikan klarifikasi usai rapat paripurna pengesahan LPJ APBD Sumut 2025, Kamis (30/7/2026). Ia menegaskan bahwa walk out-nya bukanlah bentuk arogansi, melainkan konsekuensi dari tidak tercapainya kuorum rapat. Menurut Bobby, rapat paripurna hanya bisa berjalan jika dua pertiga anggota DPRD hadir.
“Saya rasa nggak arogan ya kenapa, karena gini, rapat ini kan bisa dimulai kalau dari sisi eksekutif ada gubernur karena gubernur yang nandatangani, kalau dari sisi DPRD nya, nanti kalau ada salah Bu tolong dikoreksi, kan itu harus kuorum bahasanya harus hadir 2/3 dari jumlah anggota dewan,” kata Bobby.
Penjelasan soal Kuorum Rapat
Bobby menjelaskan bahwa yang menjadi masalah dalam rapat sebelumnya bukanlah ketidakhadiran gubernur, melainkan minimnya kehadiran anggota dewan. Ia merasa aneh jika dirinya dituduh arogan karena memilih keluar saat kuorum tidak terpenuhi. “Yang dipermasalahkan kan bukan kehadiran gubernurnya, yang dipermasalahkan kuorumnya masalah kehadiran anggota DPRD nya, masa saya dibilang arogan, kalau dari satu pihak belum hadir, kami di dalam situ ngapain,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dirinya baru bisa dianggap arogan jika walk out dilakukan saat rapat berjalan lancar dan sesuai tata tertib. “Kecuali berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai tatib nya, tiba-tiba saya keluar, itu baru arogan, kalau menurut saya ya, coba suruh belajar lagi lah yang bilang arogan itu,” tuturnya.
Dampak dan Respons Lain
Insiden ini memicu perdebatan di kalangan politikus dan publik Sumut. Sejumlah fraksi di DPRD Sumut rencananya akan menyampaikan pandangan resmi dalam paripurna berikutnya. Sementara itu, Bobby tetap pada pendiriannya bahwa tindakannya sesuai dengan aturan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga mekanisme demokrasi yang benar.
Bobby Nasution menjadi gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias, menunjukkan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan publik ke daerah terpencil. Namun, kontroversi di DPRD ini menjadi ujian bagi gaya kepemimpinannya yang tegas. Ke depannya, diharapkan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan lebih harmonis demi kepentingan masyarakat Sumut.
