Banggar DPR Usul Hentikan Kompensasi Listrik untuk Orang Kaya dan Industri
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan serangkaian usulan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang masih berlanjut. Ia menekankan pentingnya sensitivitas tinggi dalam pengelolaan anggaran negara.
"Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena kita punya tantangan luar biasa, baik geopolitik, urusan Israel, Amerika, Iran, dan negara-negara Teluk," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Realokasi Anggaran dan Penghematan Fiskal
Said Abdullah meyakini bahwa DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama untuk menjaga kesehatan fiskal Indonesia. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak prioritas, termasuk pada program-program yang belum mendesak.
Ia juga menyoroti penghematan BBM yang telah dilakukan oleh sejumlah negara sebagai contoh yang perlu dipertimbangkan. Realokasi pada anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang belum digunakan, seperti pada Badan Gizi Nasional, harus dievaluasi ulang.
"Realokasi baik terhadap belanja di BA BUN yang belum dikeluarkan, termasuk katakanlah ada Badan Gizi Nasional," ujar Said. "Kemudian saya mempersilakan sebagai Ketua Banggar untuk juga mempergunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) secara terukur. SAL kita masih Rp 370 triliun, sementara di BA BUN Badan Gizi Nasional ada Rp 67 triliun."
Himbauan Hentikan Kompensasi Listrik
Said Abdullah secara tegas mengimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik yang diberikan kepada orang kaya dan industri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekuatan fiskal negara dan menekan defisit APBN di bawah 3 persen.
"Termasuk saya menghimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop," kata Said. "Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan, saya yakin APBN kita masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai."
Ia mengkritik kebijakan kompensasi listrik yang masih berjalan hingga kini, padahal Banggar telah menyuarakan keprihatinan sejak 2017. Said menegaskan bahwa kompensasi untuk orang kaya seharusnya dihentikan, sementara subsidi untuk masyarakat miskin tetap diperlukan.
"Masih ada kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi," kata Said. "Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi untuk menengah, kompensasi tetap dong, masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin."
Usulan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran dan ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
