Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri secara resmi menandatangani nota kesepahaman tentang Optimalisasi Pemanfaatan CCTV dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Mei 2026. Melalui kerja sama ini, sekitar 24 ribu unit CCTV akan dikelola secara bersama oleh Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Harapan Kapolda: Respons Lebih Cepat dan Antisipasi Kejahatan
Komjen Asep Edi Suheri menyatakan harapannya agar personel kepolisian dapat bergerak lebih cepat dengan adanya integrasi sistem CCTV ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. “Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, yang dalam hal kepolisian tentunya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons masyarakat yang butuh pertolongan dari kepolisian,” ujar Komjen Asep.
Monitoring Arus Lalu Lintas dan Pengambilan Keputusan
Selain aspek keamanan, kerja sama ini juga bertujuan untuk memantau arus lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Komjen Asep menjelaskan bahwa keberadaan CCTV memungkinkan personel di lapangan untuk mengambil keputusan lebih cepat dalam mengatur lalu lintas. “Kerja sama ini diarahkan untuk keamanan, ketertiban, dan juga bisa kita gunakan untuk memonitor arus lalu lintas yang ada di wilayah DKI Jakarta ini agar personel di lapangan lebih cepat untuk melakukan reaksi mendatangi lokasi tempat-tempat yang perlu kita datangi dalam hal mengolah situasi kamtibmas, keamanan maupun lalu lintas,” katanya.
Privasi Tetap Dijunjung Tinggi
Meskipun pengawasan diperluas, Komjen Asep menegaskan bahwa perlindungan privasi warga tetap menjadi prioritas. Ia memastikan bahwa pengelolaan CCTV akan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Dan tentunya tetap kita akan menjunjung tinggi dalam hal perlindungan privasi, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Gubernur DKI: Sumber CCTV dari Berbagai Pihak
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa CCTV yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk milik Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sarana lalu lintas milik Polda Metro Jaya, serta gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai. “Di mana sebagian dari BUMD, kemudian OPD-OPD Jakarta, sarana lalu lintas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, kemudian BUMD DKI Jakarta, dan gedung-gedung bertingkat lebih dari empat tingkat,” jelas Pramono.
Dengan adanya kerja sama ini, data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta menjadi semakin lengkap. Pramono berharap optimalisasi CCTV dapat memperkuat program Jaga Jakarta, yang bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban di ibu kota.
