Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan sebuah kebijakan kontroversial yang membebankan biaya sebesar 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,8 miliar) kepada mahasiswa internasional yang ingin tetap tinggal dan bekerja di Amerika Serikat setelah menyelesaikan studi mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi pukulan telak bagi para pemegang visa mahasiswa asing yang sudah berada di bawah tekanan akibat kebijakan pengetatan imigrasi yang diterapkan secara agresif oleh pemerintahan Trump.
Target Utama: Program OPT
Menurut sumber terpercaya yang mengetahui pembahasan internal di lingkaran Gedung Putih dan berbicara dengan syarat anonim, wacana ini secara khusus menyasar program perpanjangan visa pascasarjana yang populer bernama Optional Practical Training (OPT). OPT memungkinkan mahasiswa asing untuk bekerja di Amerika Serikat hingga tiga tahun setelah kelulusan, terutama di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Program ini selama ini menjadi jalur utama bagi lulusan internasional untuk mendapatkan pengalaman kerja dan membangun karier di AS, serta menjadi batu loncatan menuju visa kerja permanen seperti H-1B.
Pemberlakuan biaya sebesar 100.000 dolar AS dikabarkan akan diterapkan setiap kali mahasiswa mengajukan perpanjangan OPT atau saat mereka beralih dari visa pelajar (F-1) ke status imigrasi lainnya. Jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka mahasiswa internasional harus merogoh kocek sangat dalam jika ingin melanjutkan masa tinggal mereka di AS setelah lulus. Jumlah tersebut setara dengan biaya kuliah satu tahun di banyak universitas negeri AS, dan jauh di atas biaya aplikasi visa saat ini yang hanya berkisar beberapa ratus dolar.
Dampak Finansial dan Psikologis Bagi Mahasiswa
Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak finansial yang sangat berat, terutama bagi mahasiswa dari negara-negara berkembang yang sudah kesulitan memenuhi biaya hidup dan kuliah di AS. Banyak mahasiswa Indonesia dan Asia Tenggara yang menggantungkan harapan pada program OPT untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan teknologi global. Dengan adanya biaya tambahan sebesar Rp1,8 miliar, banyak dari mereka yang mungkin terpaksa membatalkan rencana dan kembali ke negara asal segera setelah lulus.
Menurut data terbaru dari Institute of International Education (IIE), jumlah mahasiswa internasional di AS mencapai lebih dari 1,1 juta orang pada tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen memanfaatkan program OPT. Jika biaya baru diterapkan, diperkirakan jumlah pendaftar OPT bisa turun drastis, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah tenaga kerja asing berketerampilan tinggi di Amerika Serikat.
Respons Gedung Putih
Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa belum ada perubahan kebijakan resmi yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Namun, mereka tidak menampik bahwa usulan biaya fantastis tersebut memang sedang masuk dalam tahap pertimbangan internal. “Kami selalu mengevaluasi kebijakan imigrasi untuk melindungi kepentingan pekerja Amerika dan memastikan kepatuhan hukum. Namun, belum ada keputusan final terkait usulan biaya untuk program OPT,” ujar seorang juru bicara Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip oleh Kompas.com.
Para pengamat imigrasi menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Trump untuk membatasi imigrasi legal, terutama imigrasi berbasis keterampilan. Sejak menjabat, Trump telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mempersulit pengajuan visa H-1B dan memperketat aturan bagi mahasiswa asing. Pada 2020, pemerintahan Trump sempat mengumumkan aturan yang membatasi masa tinggal mahasiswa asing hanya empat tahun dan mewajibkan mereka untuk memperbarui visa secara berkala, namun aturan itu akhirnya dibatalkan oleh pengadilan.
Protes dari Sektor Pendidikan dan Bisnis
Rencana biaya ini menuai protes keras dari berbagai kalangan, termasuk asosiasi universitas, perusahaan teknologi, dan organisasi advokasi mahasiswa. Mereka berpendapat bahwa biaya tersebut akan merusak daya saing Amerika Serikat sebagai tujuan studi internasional. Selama ini, mahasiswa asing berkontribusi besar terhadap perekonomian AS, baik melalui pembayaran biaya kuliah yang lebih tinggi maupun melalui inovasi yang mereka bawa ke perusahaan-perusahaan AS.
“Mahasiswa internasional adalah aset bagi Amerika Serikat. Mereka membayar biaya kuliah penuh, menciptakan lapangan kerja, dan mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang STEM. Memberikan biaya tambahan yang sangat tinggi hanya akan membuat mereka beralih ke negara-negara seperti Kanada, Australia, atau Inggris,” ujar seorang perwakilan dari NAFSA: Association of International Educators. Hal serupa juga diungkapkan oleh sejumlah perusahaan raksasa teknologi yang sangat bergantung pada talenta asing, seperti Google dan Microsoft.
Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, analis memperkirakan bahwa jumlah mahasiswa internasional yang memilih Amerika Serikat sebagai tujuan studi akan turun secara signifikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan posisi AS sebagai pusat inovasi global dan mengurangi masuknya tenaga kerja terampil yang selama ini menjadi tulang punggung industri teknologi dan riset di negara tersebut.
