Uni Eropa (UE) menjanjikan bantuan sebesar 900 juta euro atau sekitar Rp18,5 triliun untuk program rekonstruksi Jalur Gaza. Komitmen ini disepakati oleh seluruh negara anggota dalam konferensi di Brussel pada Senin, 13 Juli 2026.
Fokus Bantuan pada Fasilitas Dasar dan Kesehatan
Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan fasilitas dasar seperti sumber air dan sanitasi yang hancur akibat serangan Israel. Saat ini, sekitar separuh dari dua juta penduduk Gaza masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Selain itu, dana hibah juga akan dialokasikan untuk memulihkan sistem kesehatan dan pangan di Jalur Gaza yang sangat terdampak perang.
Hamas, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak dilibatkan dalam program bantuan ini.
Tim Inisiatif Gaza dan Dukungan UE
Penyaluran bantuan akan digalang oleh Tim Inisiatif Gaza, yang dibentuk dalam konferensi di Brussel. Tim ini beranggotakan 15 pihak, terdiri dari 12 negara anggota UE, Bank Dunia, dan Jepang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa reformasi di dalam otoritas Palestina sangat diperlukan agar blok tersebut dapat terus memberikan dukungannya. Menurut data yang ia sebutkan, Uni Eropa telah memberikan bantuan senilai hampir 30 miliar euro (sekitar Rp618 triliun) kepada Palestina sejak 1994.
Perwakilan Palestina serta perwakilan dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump turut menjadi tamu undangan dalam konferensi tersebut.
Kebutuhan Dana Rekonstruksi Gaza
Menurut laporan PBB pada Mei 2026, pekerjaan pemulihan dan pembangunan yang dibutuhkan di Jalur Gaza diperkirakan memakan biaya sebesar 71,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp1,29 triliun. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 371.888 rumah terdampak langsung oleh perang, yang merupakan tiga perempat dari total bangunan perumahan di wilayah tersebut. Sebanyak 85% dari rumah yang terdampak hancur total.
Lebih dari 90% populasi Jalur Gaza atau sekitar 1,9 juta warga Palestina terpaksa mengungsi akibat perang antara Israel dan Hamas, di mana beberapa di antaranya harus berpindah tempat berkali-kali. Perang ini meletus setelah serangan teroris yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan 251 orang disandera.
Kendali Wilayah dan Tuduhan Genosida
Hampir 70% wilayah Jalur Gaza masih dikuasai tentara Israel, sementara sisanya dikuasai Hamas. Hamas menolak untuk "meletakkan senjata" seperti yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025 yang dimediasi oleh AS, Mesir, dan Qatar. Dewan Perdamaian, sebuah badan teknokratis yang dipimpin oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, didirikan untuk mengelola urusan sipil di Jalur Gaza.
Lebih dari 71.000 warga Palestina telah tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, di mana perempuan dan anak-anak menjadi korban utama. Laporan PBB menyebutkan bahwa sekitar 450 orang tewas selama periode gencatan senjata hingga pertengahan Januari 2026.
Pada September 2025, Komisi Penyelidikan PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Beberapa organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel dan di seluruh dunia juga menganggap operasi militer Israel di Gaza sebagai bentuk genosida. Mahkamah Internasional (ICJ) saat ini sedang mempertimbangkan kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan pada tahun 2023. Israel berulang kali membantah tuduhan tersebut.
