Analisis Risiko Langkah Iran Gandakan Tekanan di Selat Hormuz
Risiko Langkah Iran Gandakan Tekanan di Hormuz

Iran kembali meningkatkan tekanan di Selat Hormuz dengan menyerang sedikitnya tiga kapal dagang pada Selasa pekan lalu, menurut klaim pejabat Amerika Serikat dan otoritas maritim internasional. Serangan itu menargetkan kapal tanker minyak Arab Saudi dan kapal pengangkut gas alam cair (LNG) milik Qatar. Langkah ini mendorong Amerika Serikat mencabut pengecualian sementara terhadap sanksi ekspor minyak Iran, yang merupakan salah satu konsesi besar dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati kedua negara bulan lalu. Kesepakatan tersebut sebelumnya memungkinkan Teheran kembali mengekspor minyak setelah armada tankernya terjebak blokade Angkatan Laut AS.

Serangan Balasan AS dan Iran

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Rabu lalu menyatakan telah menggempur lebih dari 80 sasaran di Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar, serta lebih dari 60 kapal cepat milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang biasa digunakan untuk mengganggu pelayaran. Militer AS kemudian pada Kamis (9/7) melancarkan gelombang serangan baru terhadap sekitar 90 sasaran di Iran. CENTCOM menyebut operasi itu bertujuan "membebankan biaya yang sangat besar atas penargetan dan penyerangan terhadap kapal dagang yang diawaki warga sipil tak bersalah di jalur pelayaran internasional."

Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal baru ke sejumlah negara Teluk. Sirene serangan udara dan ledakan dilaporkan terdengar di Bahrain dan Kuwait. Serangan lanjutan juga terjadi pada Kamis. Perusahaan keamanan maritim MARISKS memperingatkan bahwa aksi saling balas ini "menandai kembalinya konfrontasi militer secara langsung."

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Reaksi Internasional dan Dampak Diplomatik

Menjelang KTT NATO di Turki, Presiden AS Donald Trump menyatakan MoU dengan Iran kini "sudah berakhir." Ia menambahkan, "Berurusan dengan mereka [Teheran] hanya membuang-buang waktu." Sementara itu, Cina dan Qatar menyerukan deeskalasi konflik. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga mendesak Teheran menghentikan provokasi terhadap Washington serta mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Mengapa Iran Kembali Menyerang di Hormuz?

Iran berupaya mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, jalur laut yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia dari kawasan Teluk. Iran secara efektif menutup selat tersebut setelah serangan udara AS dan Israel menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari. Setelah itu Iran menyerang sekitar selusin kapal yang terjebak di selat tersebut sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata yang rapuh bulan lalu.

Pada hari-hari menjelang serangan Selasa, perundingan damai nyaris tidak menunjukkan kemajuan dalam berbagai isu yang masih menggantung, termasuk pencabutan sanksi AS dalam jangka panjang dan ambisi nuklir Iran. Iran berulang kali menggunakan Hormuz sebagai alat tawar dalam perundingan ketika jalur diplomasi mengalami kebuntuan. Selain itu, Teheran juga melancarkan serangan terhadap negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Bagi Teheran, menyerang negara-negara produsen minyak utama sekaligus sekutu penting AS merupakan cara untuk menekan Washington serta menyebarkan instabilitas.

Daya Tawar Teheran dan Keterbatasannya

Serangan berulang AS dan Israel telah melumpuhkan sebagian besar kekuatan militer Iran. Namun, Teheran melancarkan perang asimetris dengan membidik fasilitas strategis AS di Teluk dan memblokade jalur minyak dunia. Meski tidak memiliki Selat Hormuz secara hukum, Iran menguasai pesisir utara, sejumlah pulau strategis, dan garis pantai yang memungkinkan IRGC memantau dan mengancam kapal-kapal yang melintas. Iran menggunakan kapal serang cepat, rudal pantai, ranjau, serta drone untuk menyerang kapal tanker. Taktik tersebut berhasil mengganggu suplai energi global tanpa harus terlibat dalam pertempuran laut berskala penuh.

Menurut berbagai laporan, Iran juga mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp36 miliar) per kapal untuk menjamin pelayaran aman melintasi Hormuz. Langkah ini dikecam para pakar maritim sebagai tindakan ilegal. Iran bersikeras kapal-kapal harus menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkannya di perairan teritorial utara, sementara AS mendukung penggunaan jalur yang lebih dekat ke perairan Oman.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga

Namun, daya tekan Teheran tidak tanpa batas. Gedung Putih membalas dengan menerapkan blokade laut di Hormuz yang mencegah kapal-kapal Iran mengekspor minyak, memutus salah satu sumber pendapatan terpenting Iran. Selama ini, Iran tetap mengekspor minyak meskipun melanggar sanksi AS, terutama ke Cina, dengan harga di bawah pasar. Teheran memanfaatkan armada tanker bayangan yang kerap berganti bendera, bergerak tanpa sistem pelacakan, serta memindahkan muatan antarkapal untuk menghindari deteksi.

Tanpa pengecualian sanksi dan dengan kemungkinan blokade Angkatan Laut AS diberlakukan kembali, Iran kini menghadapi risiko besar bagi ekonomi yang babak belur. Menurut lembaga kajian Foundation for Defense of Democracies di Washington, perang telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 144 miliar dolar AS bagi Iran, ditambah miliaran dolar lagi akibat hilangnya pendapatan minyak selama blokade. Nilai tukar rial juga anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah, sekitar 1,7 juta rial per dolar AS, sementara inflasi melonjak melampaui 88 persen.

Sikap Iran dan Prospek ke Depan

Dalam pernyataan terbarunya, MARISKS menyebut pencabutan pengecualian sanksi terhadap Iran "menggerus fondasi politik" dari kesepakatan damai sekaligus "mengurangi insentif untuk terus menahan diri." Perusahaan intelijen maritim itu memperingatkan bahwa "kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut meningkat secara signifikan." Meski Trump mengatakan perundingan kemungkinan akan tetap berlanjut, dia menyebut Iran dipimpin oleh "orang-orang yang sakit" dan menegaskan tidak ingin lagi berhubungan dengan rezim tersebut. Seorang pejabat AS yang dikutip Bloomberg mendesak Teheran harus bersikap bertanggung jawab jika ingin menikmati manfaat yang ditawarkan nota kesepahaman bersama.

Namun, Iran tetap menunjukkan sikap keras. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf menulis di X: "Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Cara itu tidak akan membawa hasil. Kami tidak akan menyerah." Ketika harga minyak melonjak 5 persen akibat eskalasi terbaru, sejumlah analis memperingatkan bahwa serangan lanjutan AS kemungkinan besar tidak akan mengubah strategi Teheran. "Sebaliknya, langkah itu justru berisiko menjauhkan kedua pihak dari hasil perundingan yang ... tampaknya masih menjadi pilihan Washington maupun Teheran," tulis Dennis Citrinowicz, peneliti tamu di lembaga kajian Atlantic Council, melalui akun X.