Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia di Board of Peace untuk Perdamaian Palestina
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berada dalam Board of Peace (BoP) sebagai upaya diplomasi perdamaian di kawasan Timur Tengah yang sedang bergolak. Namun, ia juga menyatakan kesiapan untuk mundur dari forum internasional tersebut jika dinilai tidak lagi membawa manfaat bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5 Maret 2026). Habib Hanif Alatas, Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan penjelasan detail dari Presiden mengenai posisi Indonesia.
Kesiapan Mundur Jika Tak Ada Kemajuan Signifikan
Menurut Habib Hanif, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Indonesia akan tetap bertahan di dalam Board of Peace untuk terus memperjuangkan kepentingan Palestina. Namun, Presiden juga memberikan batasan yang jelas mengenai partisipasi negara ini.
"Presiden menyampaikan dengan jelas bahwa jika melihat tidak ada lagi kemaslahatan untuk Palestina, tidak ada peluang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, dan posisi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, maka Presiden akan menarik diri dari forum tersebut," ujar Habib Hanif mengutip pernyataan Prabowo.
Pernyataan ini muncul di tengah berbagai desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari Board of Peace menyusul perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang semakin kompleks.
Board of Peace Masih Jadi Opsi Realistis
Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan strategis di balik keputusan pemerintah.
Menurut Nusron, Prabowo dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Board of Peace saat ini masih dianggap sebagai opsi paling realistis untuk mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza. Presiden bahkan mempertanyakan alternatif forum diplomasi lain jika Indonesia memutuskan untuk keluar dari BoP.
"Pak Presiden mempertanyakan, kalau ada yang mendesak kita keluar dari Board of Peace, lalu forum apa yang akan kita gunakan untuk berunding dalam rangka menciptakan perdamaian? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, satu-satunya yang ada hari ini adalah di Board of Peace," jelas Nusron Wahid.
Masyarakat Diminta Beri Waktu untuk Diplomasi
Nusron lebih lanjut menyampaikan bahwa posisi pemerintah saat ini adalah memberikan kesempatan kepada upaya diplomasi melalui Board of Peace untuk menunjukkan hasil terlebih dahulu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan mendukung langkah strategis ini.
"Posisi Pak Presiden dan bangsa Indonesia adalah menerima Board of Peace sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," tegas Nusron.
Pertemuan di Istana Merdeka ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan pandangan antara pemerintah dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Timur Tengah. Diskusi berlangsung intens dengan fokus pada bagaimana Indonesia dapat berkontribusi maksimal untuk perdamaian di kawasan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar diplomasi Indonesia yang selalu berpihak pada kemerdekaan Palestina.
