Menlu AS Marco Rubio Kritik Keras Peran PBB dalam Konflik Global
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, secara tegas menganggap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nyaris nihil dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dunia saat ini. Pernyataan kontroversial ini disampaikan Rubio dalam Konferensi Keamanan Munich yang berlangsung pada Sabtu, 14 Februari 2026, seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP.
PBB Dinilai Tak Mampu Atasi Perang di Gaza
Rubio secara spesifik menyoroti ketidakmampuan PBB dalam menangani konflik bersenjata di Gaza, Palestina. "PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza," tegasnya dalam pidato yang mengundang perhatian peserta konferensi internasional tersebut. Kritik ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap efektivitas organisasi multilateral terbesar di dunia itu.
Meski mengakui bahwa PBB masih memiliki potensi besar sebagai alat untuk kebaikan global, Rubio menekankan bahwa pada praktiknya, lembaga tersebut gagal memberikan solusi konkret. "Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa, saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan hampir tidak berperan," ujar Rubio dengan nada prihatin.
Seruan Reformasi Lembaga-Lembaga Global
Dalam pernyataannya, Rubio tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyerukan perlunya reformasi mendesak terhadap lembaga-lembaga global, termasuk PBB. Dia berargumen bahwa struktur dan mekanisme yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan kompleksitas konflik kontemporer.
Konferensi Keamanan Munich, yang dihadiri oleh berbagai pemimpin dan diplomat dunia, menjadi panggung strategis bagi Rubio untuk menyampaikan pandangannya ini. Isu Gaza sendiri telah menjadi salah satu konflik paling memanas yang terus menyita perhatian komunitas internasional, dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif.
Kritik Rubio terhadap PBB ini diperkirakan akan memicu debat lebih lanjut mengenai peran organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Banyak pengamat menilai, pernyataan tersebut mencerminkan frustrasi yang berkembang di kalangan tertentu terhadap kinerja PBB dalam menangani krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata.
