Ricuh di Parlemen Turki, Anggota Adu Jotos Soal Pengangkatan Menteri Baru Erdogan
Jakarta - Suasana memanas di parlemen Turki pada Kamis, 12 Februari 2026, ketika anggota dari partai berkuasa dan oposisi terlibat dalam perkelahian fisik yang ricuh. Insiden ini dipicu oleh perselisihan mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman baru oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Emosi Memuncak Saat Sumpah Jabatan
Menurut laporan kantor berita Associated Press, para anggota parlemen oposisi berusaha menghalangi Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, untuk mengucapkan sumpah jabatan di parlemen. Gurlek baru saja diangkat oleh Erdogan untuk memegang jabatan tertinggi di bidang peradilan.
Saat ketegangan meningkat, terlihat anggota parlemen saling mendorong, dan beberapa di antaranya bahkan melayangkan tinju. Gurlek akhirnya berhasil mengucapkan sumpah jabatan dikelilingi oleh anggota dari partai berkuasa, menciptakan pemandangan yang kacau di ruang sidang.
Latar Belakang Politik yang Sensitif
Sebagai Jaksa Agung Istanbul, Gurlek sebelumnya telah memimpin persidangan tingkat tinggi terhadap beberapa anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki. Persidangan ini telah lama dikecam oleh oposisi sebagai bermotivasi politik, menambah ketegangan dalam insiden ini.
Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur provinsi Erzurum, sebagai menteri dalam negeri dalam perombakan kabinet pada Rabu, 11 Februari 2026, waktu setempat. Perombakan ini terjadi tanpa alasan resmi yang diberikan oleh pemerintah.
Dampak dan Konteks Lebih Luas
Pengangkatan baru ini berlangsung dalam konteks yang kompleks:
- Ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah ditangkap dalam penyelidikan korupsi, termasuk Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang ditangkap tahun lalu dan dianggap sebagai saingan utama Erdogan.
- Pemerintah Turki bersikeras bahwa lembaga peradilan bertindak secara independen, meskipun oposisi meragukan klaim ini.
- Turki sedang membahas kemungkinan reformasi konstitusional dan mengejar inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Parlemen diharapkan akan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut.
Insiden perkelahian di parlemen ini menyoroti polarisasi politik yang mendalam di Turki, di mana pertarungan antara pemerintah dan oposisi sering kali memanas hingga ke tingkat fisik. Kejadian ini juga menggarisbawahi tantangan dalam proses demokrasi dan peradilan di negara tersebut, terutama dalam masa transisi dan reformasi yang sedang berlangsung.
