Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyatakan partainya sepakat dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memperkuat sekolah partai serta melatih calon kepala daerah sebelum diusung dalam pilkada. Menurut Sarmuji, setiap calon yang diusung partai adalah tanggung jawab partai, sehingga kaderisasi mesti dilakukan sejak dini.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji di sela-sela acara Training of Trainers atau TOT Akademi Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/8/2026). Ia menegaskan apa yang disampaikan Mendagri Tito sepenuhnya benar.
Golkar: Pendidikan Politik dan Rekrutmen yang Berintegritas
“Betul, itu yang dikatakan Mendagri itu sepenuhnya benar ya. Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional,” kata Sarmuji kepada wartawan.
Menurut Sarmuji, partai berkewajiban melatih kader yang ditugaskan menjadi pejabat publik bahkan sebelum kader tersebut resmi menjabat. Pelatihan sejak dini diperlukan agar kader tidak keluar jalur saat mengemban amanat publik. Ia menambahkan, partai juga memiliki tugas untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik supaya tetap berada pada rel yang benar.
“Karena itu, partai berkewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” katanya.
Biaya Politik Mahal Jadi Akar OTT KPK
Meski mendukung usulan penguatan sekolah partai, Sarmuji kembali menyoroti mahalnya biaya politik saat ini. Menurutnya, biaya politik yang tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat kepala daerah rawan terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tetapi, ada faktor yang tidak terhindarkan, yang harus juga dievaluasi, yang selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam akal sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan,” katanya.
Sarmuji menilai persoalan biaya politik tidak bisa diabaikan dalam setiap upaya pencegahan korupsi kepala daerah. Meskipun kader partai sudah dilatih dan dibekali integritas, jika biaya politik tetap mahal, potensi penyimpangan tetap terbuka.
RUU Pemilu Diminta Bahas Akar Persoalan
Oleh karena itu, Sarmuji mendorong pembahasan RUU Pemilu atau undang-undang pemilukada untuk turut membahas masalah biaya politik. Ia meminta agar persoalan tersebut dicari solusinya dengan diagnosis yang tepat, bukan sekadar solusi yang tidak berdasar.
“Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya. Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama,” katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR juga mengusulkan agar gaji kepala daerah diatur berbasis kinerja sebagai upaya mencegah korupsi. Sarmuji tidak menyinggung usulan tersebut secara langsung, namun ia menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem politik.
Usulan Tito: Perkuat Sekolah Partai
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah. Tito menilai partai harus serius menyiapkan kader yang berkualitas agar tidak mudah terjerat OTT KPK.
“Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” kata Tito di DPR.
Tito juga menekankan bahwa sistem pemilihan langsung maupun perwakilan sama-sama konstitusional. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah partai politik harus memperkuat sekolah partai agar kader yang dihasilkan benar-benar siap memimpin.
“Tapi serahkan kepada pembuat undang-undang yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat,” lanjutnya.
Sikap Golkar ini memperkuat wacana perlunya perbaikan sistem kaderisasi partai di Indonesia. Di sisi lain, usulan terkait biaya politik yang mahal dinilai menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah dan DPR dalam merevisi undang-undang politik ke depan.
