Pemerintah Resmi Terapkan WFH Setiap Jumat bagi Seluruh ASN
Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan hari Jumat sebagai hari pemberlakuan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026.
Alasan Pemilihan Hari Jumat untuk WFH
Airlangga menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, pengalaman positif pasca-penanganan pandemi COVID-19, di mana beberapa kementerian telah menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu dengan dukungan aplikasi.
"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin," ujar Airlangga.
Kedua, beban kerja di hari Jumat dinilai tidak sepadat hari-hari lainnya dalam sepekan. Menko Perekonomian menegaskan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap harus berjalan dengan lancar tanpa gangguan.
"Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," tambahnya.
Dukungan Sistem dan Aplikasi untuk Kelancaran WFH
Untuk memastikan kebijakan WFH ini tidak mengganggu kinerja dan produktivitas, pemerintah meminta setiap kantor instansi untuk merancang sistem yang memadai. Airlangga menyebutkan bahwa sektor produktif seperti perbankan dan pasar modal tetap beroperasi normal dengan mengandalkan aplikasi tertentu yang sudah berjalan di lingkungan pemerintahan.
"Kegiatan produktif termasuk perbankan dan pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan dan itu dipersilakan yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah berjalan," jelasnya.
Kebijakan Efisiensi Lainnya Menyusul Dampak Konflik Timur Tengah
Kebijakan WFH bagi ASN ini merupakan bagian dari serangkaian langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah menyusul dampak perang di Timur Tengah. Rangkaian kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan mencakup:
- Pembatasan penggunaan mobil dinas bagi ASN hingga 50 persen, kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik.
- Dorongan pemanfaatan transportasi publik secara maksimal untuk mengurangi jumlah kendaraan dinas.
"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," papar Airlangga.
WFH Juga Diterapkan untuk Karyawan Sektor Swasta
Tidak hanya bagi ASN, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi karyawan sektor swasta. Namun, pelaksanaannya akan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
"Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Airlangga.
"Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," imbuhnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah tantangan global yang sedang dihadapi.
