Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu untuk segera mencari lahan yang sesuai bagi pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Audiensi di Kantor Kemensos
Permintaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Kepala Dinas Sosial Pringsewu Debi Hardian, beserta jajaran di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Agus Jabo menekankan pentingnya penyediaan lahan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Cari lahan (yang sesuai syarat dan ketentuan) untuk diusulkan. Ini nanti sistem pinjam pakai," kata Agus Jabo.
Syarat Lahan Sekolah Rakyat
Agus Jabo menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang diusulkan minimal memiliki luas 6,8 hektare dengan status yang jelas dan tidak dalam sengketa. Selain itu, lahan harus memiliki akses jalan yang memadai, tidak berada di daerah rawan bencana, serta tersedia listrik dan air bersih.
Ia menambahkan, setelah lahan dinyatakan lulus asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), proses pembangunan akan segera dimulai. Fungsi gedung sekolah nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing pemerintah daerah.
"Sekolah Rakyat nanti akan diserahkan ke Pemda masing-masing," imbuhnya.
Target Satu Sekolah Rakyat per Daerah
Agus Jabo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Dengan demikian, program pendidikan gratis ini dapat menjangkau seluruh anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Selain itu, ia juga mendorong Pemkab Pringsewu untuk melakukan pemutakhiran atau ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, langkah ini penting agar bantuan pemerintah kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
"Caranya cuma satu menurut saya, harus groundcheck. Kemudian ketahuan siapa yang sudah tidak berhak menerima, berapa puluh ribu (penerima) dikeluarkan, diganti yang baru," jelasnya.
Tantangan Pencarian Lahan di Pringsewu
Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengungkapkan bahwa pihaknya cukup kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian besar lahan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, merupakan lahan pertanian.
Ia menyebut, Pemkab Pringsewu sudah pernah mengusulkan lahan seluas 3 hektare, tetapi tidak memenuhi asesmen karena merupakan lahan sawah yang termasuk Lahan Baku Sawah (LBS).
"Ada kan yang 3 hektare itu karena ada LBS (Lahan Baku Sawah), pak, sawah. Jadi enggak mungkin (digunakan)," ungkap Umi.
Meski demikian, Umi menegaskan akan terus berikhtiar mencari lahan yang sesuai untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayahnya.
"Siap, nanti ditindaklanjuti terkait pencarian lahan," pungkasnya.
