Wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah menengah atas dan kejuruan negeri mengemuka di Jawa Barat. Usulan ini muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pekan ini.
Skema SPP Hanya untuk Siswa Mampu
Mengutip dari detikJabar, skema yang diusulkan tidak membebankan SPP kepada seluruh siswa, melainkan hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1 sampai Desil 5) tetap mendapatkan pendidikan gratis. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
"Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).
Alasan di Balik Wacana Reaktivasi SPP
Purwanto menjelaskan bahwa salah satu alasan munculnya usulan ini adalah kebutuhan tambahan sumber pendanaan bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. "Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan bahwa pembahasan reaktivasi SPP berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia menjelaskan, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun, saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Menurut Yomanius, reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembenahan sarana dan prasarana, hingga mendukung pengembangan bakat peserta didik.
"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. Karena dengan reaktivasi itu maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade. Dan, upgrade itu butuh dana," kata Yomanius, Rabu (15/7) dikutip dari detikJabar.
Target Akhir: Meningkatkan Kualitas Lulusan
Yomanius menambahkan bahwa kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan memberikan ruang bagi siswa mengembangkan potensi melalui kegiatan nonakademik. Politikus Golkar itu mengatakan bahwa sasaran akhir dari wacana ini adalah meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah agar mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Ultimate goal-nya adalah apa? Ultimate goal-nya adalah agar anak memiliki kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, di antaranya adalah kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama dengan kualitas lulusan SMP di Filipina," ungkap Yomanius. "Kemudian yang kedua, kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing," sambungnya.
Namun, Yomanius menegaskan bahwa wacana ini masih dibahas dalam proses penyusunan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan belum menjadi keputusan final.
Gubernur Dedi Mulyadi: Fokus pada Pengelolaan Dana BOS
Pendapat berbeda disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas wacana pengaktifan kembali SPP. Dedi menegaskan bahwa saat ini belum saatnya sekolah memungut SPP dari masyarakat. Menurutnya, sebelum berbicara mengenai sumber pendanaan melalui SPP, seluruh sekolah harus lebih dulu mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal.
"Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi, Rabu kemarin, dikutip dari detikJabar. Dedi mengaku telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat dan menemukan fakta bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS.
"Dana BOS itu, saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?', 'Ya kami mengelola ini dengan baik.'," ujarnya.
Atas dasar itu, Dedi mengaku fokus utama Pemprov Jabar saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP. Apabila masih terdapat kekurangan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan membantu melalui anggaran provinsi. "Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," ujar politikus Gerindra itu.
