Pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan nasional lewat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, salah satu agenda strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gedung sekolah, tetapi diarahkan membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Revitalisasi sebagai Investasi Jangka Panjang
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa revitalisasi bukan sekadar membangun gedung baru atau memperbaiki bangunan rusak, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Pendidikan itu investasi. Dana pendidikan bukan spending yang habis begitu saja, tetapi investasi untuk membangun generasi Indonesia yang unggul," ujar Abdul Mu'ti dalam Dialog Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema 'Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua', Selasa (7/7).
Menurutnya, dengan lingkungan fisik yang bersih, aman, dan nyaman diyakini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya menentukan kualitas pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia bangsa. "Hasil pembangunan pendidikan memang tidak bisa dilihat dalam satu atau dua tahun. Dampaknya baru akan terasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Apa yang kita tanam hari ini akan dipanen pada 2045," ujarnya.
Empat Fondasi Transformasi Pendidikan
Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat empat fondasi transformasi pendidikan, yakni peningkatan kualitas guru (pedagogical infrastructure), penyempurnaan regulasi (legal infrastructure), pembangunan budaya sekolah yang positif (cultural infrastructure), serta penyediaan sarana pembelajaran yang modern dan memadai.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan prioritas agar program revitalisasi memberikan manfaat paling besar. Sekolah di wilayah terdampak bencana, kawasan 3T, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat menjadi sasaran utama pembangunan. "Kalau sekolah-sekolah itu tidak segera ditangani, dampaknya terhadap mutu pendidikan akan berlangsung sangat panjang. Kita sudah belajar dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan learning loss, dan jangan sampai kondisi itu terus berlanjut," ujarnya.
Target Revitalisasi hingga 2028
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar.
Transformasi pendidikan juga diperkuat melalui percepatan digitalisasi sekolah. Pemerintah menyalurkan Interactive Flat Panel (IFP), melatih guru memanfaatkan teknologi pembelajaran, menyediakan akses internet hingga menyediakan laptop sebagai perangkat pendukung proses belajar mengajar. "Gurunya kami latih, sekolah yang belum memiliki internet kami bantu internetnya, yang belum memiliki listrik kami bantu dengan panel tenaga surya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan agar benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran," katanya.
Dampak Positif di Daerah
Berdasarkan hasil monitoring di berbagai daerah, mulai dari Papua, Nusa Tenggara Timur hingga Nias Utara, pemanfaatan teknologi tersebut telah meningkatkan semangat belajar siswa dan kualitas pembelajaran di kelas. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun. Melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, pemerintah menargetkan minimal satu taman kanak-kanak di setiap desa, sekaligus meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan memperluas bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Dalam kesempatan ini Abdul Mu'ti mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga hasil revitalisasi sekolah karena seluruh pembangunan dilakukan menggunakan dana rakyat. "Mari kita rawat sekolah yang sudah direvitalisasi. Jangan ada penyalahgunaan anggaran dan jangan ada penyelewengan. Pendidikan yang bermutu hanya bisa terwujud melalui sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media," tuturnya.
Membangun Ekosistem Pendidikan
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran. "Revitalisasi bukan hanya mempercantik sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana revitalisasi itu berdampak pada kualitas pembelajaran," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari percepatan sertifikasi guru, program RPL, hingga penyaluran tunjangan profesi guru secara langsung. Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Unifah menilai pendampingan kepada kepala sekolah juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai aturan.
Selain itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan digital, kecerdasan buatan (AI), coding, hingga budaya berbagi praktik baik antarguru harus terus diperkuat agar transformasi pendidikan berlangsung berkelanjutan. Untuk memastikan program berjalan akuntabel, Kemendikdasmen menerapkan prinsip good governance. Setiap sekolah penerima bantuan mendapat pendampingan konsultan, pengawasan Inspektorat Jenderal, serta monitoring bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
