Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terlebih dahulu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum melibatkan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Irma, masih banyak dapur yang sudah mendapat persetujuan BGN dan dibangun 100% namun belum beroperasi, sehingga menimbulkan kerugian.
Evaluasi Dapur MBG Bermasalah
Irma menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG yang bermasalah. Ia menyebutkan beberapa masalah seperti dapur fiktif, dapur yang diduga terafiliasi praktik jual titik, dan dapur yang tidak memenuhi standar. "Satu persoalan saja belum selesai yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Ia menambahkan, "Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL." Irma menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kerugian jika dapur tersebut tidak dioperasikan.
Syarat Pelibatan Kantin Sekolah
Terkait opsi melibatkan kantin sekolah, Irma menilai hal itu bisa dilakukan asalkan pengelola kantin memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. "Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis," paparnya.
Irma menegaskan bahwa program MBG merupakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berinvestasi dengan membangun dapur dan menyediakan peralatan. "Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program yang sangat bagus, karena mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.
Prinsip Win-Win Solution
Irma menekankan pentingnya prinsip win-win solution agar tidak ada pihak yang dirugikan. "Untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution," katanya. Ia juga menyebut program ini akan dahsyat jika dikelola oleh orang-orang profesional. "Yang pasti program ini dahsyat jika dikelola oleh orang-orang profesional, oleh karena itu kami sebagai mitra pemerintah insyaallah bertanggung jawab dengan kesuksesan program ini," imbuh dia.
Sinyal dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, BGN mengungkap adanya sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan hal itu seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam. Menurut Agustina, dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, hanya disebutkan pelaksanaan melalui SPPG. Namun, Presiden Prabowo mempersilakan untuk mengkaji alternatif lain.
"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.
