Program Literasi Terhambat Efisiensi Anggaran
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, mengungkapkan keresahan lembaganya dalam rapat kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN tahun anggaran 2025 di Komisi X DPR, Kamis (16/7). Program bagi-bagi buku untuk setiap desa, taman baca, puskesmas, dan taman literasi terancam mandek pada 2026 akibat efisiensi atau pengurangan anggaran yang drastis.
Setiap titik lokasi biasanya mendapat 1.000 buku. Program ini telah berjalan selama dua tahun terakhir dan menuai respons positif dari masyarakat. "Satu lokus [titik lokasi] 1.000 buku. Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," kata Aminudin.
Penurunan Anggaran Drastis
Perpusnas menerima pagu indikatif 2026 sebesar Rp721,6 miliar. Namun, Kementerian Keuangan memberitahukan pemblokiran sebesar Rp132 miliar. "Lalu itu artinya ada anggaran efektif yang bisa digunakan oleh Perpustakaan Nasional itu sebesar Rp589,5 miliar," jelas Aminudin.
Dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu. "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," imbuhnya. Angka yang diblokir pada tahun sebelumnya sebenarnya digunakan untuk program literasi bagi-bagi buku ke desa dan perpustakaan daerah.
Dampak pada Program Lain
Tidak hanya program bagi-bagi buku yang terancam, tetapi juga beberapa program lain seperti renovasi dan fasilitas teknologi dan komunikasi. "Nah, ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," kata Aminudin. Ia menekankan bahwa program literasi sangat dibutuhkan masyarakat dan telah berjalan dengan baik selama dua tahun terakhir.
Kekhawatiran ini disampaikan Perpusnas di hadapan Komisi X DPR, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan. Diharapkan ada solusi agar program literasi tidak terhenti di tengah jalan.
