Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama kemampuan sebuah negara untuk bertahan. Hal ini disampaikan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7). Tito mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB yang mencanangkan gerakan tersebut sebagai pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memperkuat pelayanan kepada publik.
Pelayanan Publik dan Ketahanan Negara
Tito mengaitkan pentingnya pelayanan publik dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai tiga variabel utama penopang ketahanan negara dalam jangka panjang. Ketiga variabel itu adalah militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurut Tito, acara pencanangan tersebut menyasar penguatan variabel ketiga. "Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Tantangan Membangun Pelayanan Publik di Indonesia
Tito menjelaskan bahwa membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar serta karakteristik masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur. Sistem yang baik akan mendorong perubahan perilaku aparatur secara menyeluruh. "Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu," jelas dia.
Mal Pelayanan Publik dan Transformasi Digital
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia terus mendorong pemerintah daerah membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah saat ini juga terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital. Tito menilai penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dampak pada Pendapatan Asli Daerah
Tito mencontohkan sejumlah daerah berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi. Menurutnya, kemudahan akses layanan turut mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. "Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive," pungkas Tito.
Penandatanganan Surat Edaran Bersama
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman. Hadir pula Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mego Pinandito, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona. Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Penandatanganan ini menjadi penanda dimulainya gerakan tersebut secara resmi di lingkup pemerintahan pusat dan daerah.
