Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Laporan tersebut disampaikan Tito dalam pertemuan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang juga membahas upaya penguatan kapasitas kepala daerah sebelum dan setelah menjabat.
Laporan ke Presiden Prabowo
Tito Karnavian menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah berkali-kali menekankan larangan korupsi, termasuk bagi kepala daerah. "Ya saya nggak usah sampaikan, yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah," ujar Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menurutnya, Prabowo selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
Tito menjelaskan bahwa penguatan kapasitas kepala daerah sangat diperlukan mengingat latar belakang mereka yang beragam. Tidak semua kepala daerah memahami tata kelola birokrasi saat mulai menjabat. "Karena latar belakangnya berbeda, nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi, nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja," tuturnya.
Pemerintah, kata Tito, telah berupaya meningkatkan kapasitas dan integritas kepala daerah melalui berbagai program pembinaan. "KPK kita undang, Ombudsman macam-macam, Menteri Agama, kemudian ada lagi kegiatan namanya 'BerAKHLAK', macam-macam untuk pembinaan integritas. Tapi semua kembali kepada individu orang masing-masing. Individunya," imbuh dia.
Usulan Pelatihan oleh Partai Politik
Tito juga mendorong partai politik untuk memperkuat sekolah partai dan memberikan pelatihan bagi calon kepala daerah sebelum diusung dalam pilkada. "Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.
"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya. Ia menyarankan setiap calon kepala daerah mendapatkan pelatihan tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi. "Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkapnya.
Keterbatasan Pengawasan dan Harapan Integritas
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan, bukan pengawasan penuh, karena kepala daerah dipilih langsung melalui pilkada. "Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat," katanya.
Ia mengakui tidak bisa mengawasi kepala daerah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. "Kalau kami nggak bisa menangani mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, nggak bisa. 7 hari seminggu, 365 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya apa namanya itu menyimpang, ya kita juga nggak bisa atasi," katanya.
Tito mengaku telah bertemu dengan KPK dan berencana berkeliling ke daerah-daerah bersama KPK. "Tapi dengan adanya OTT-OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi ya, agar jangan sampai bermain-main, entar kena lagi loh yang lain lagi. Ya, kita nggak bisa cegah," ujarnya. Ia berharap kepala daerah memiliki integritas tinggi dan tidak tergoda melakukan penyimpangan.
