Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Satu Data Indonesia sekaligus transformasi digital pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.
Dukcapil Miliki Basis Data Penduduk Terlengkap
Menurut Tito, data Dukcapil merupakan basis data penduduk paling lengkap yang dimiliki Indonesia. Kelengkapan itu diperoleh dari berbagai layanan administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan identitas. Data tersebut juga dilengkapi fitur biometrik berupa sidik jari, retina mata, dan pengenalan wajah (face recognition).
"Data ini adalah menurut saya, data Dukcapil data tentang penduduk yang paling lengkap se-Indonesia," ujar Tito kepada awak media usai pembukaan Rakornas Dukcapil 2026.
Tito menjelaskan data itu terus diperbarui melalui pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Dengan kelengkapan tersebut, data Dukcapil dinilai mampu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, membaca kondisi suatu wilayah, hingga menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Nah, data ini sangat bermanfaat. Untuk pengambilan kebijakan, untuk membaca suatu masalah, peta, ya. Berapa jumlah laki-laki di satu daerah, berapa perempuan, berapa yang usia misalnya dari 15-30, 30 ke 50, semua bisa dikerjakan dengan basis data itu," kata Tito.
Digitalisasi Bansos dan Perluasan ke Sektor Lain
Pemanfaatan data Dukcapil telah diterapkan dalam berbagai program pemerintah, salah satunya digitalisasi bantuan sosial (bansos). Tito mengungkapkan bahwa uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil signifikan. Sebelum integrasi data dilakukan, hampir 70 persen data penerima bansos di wilayah itu dinilai belum tepat sasaran. Setelah dilakukan pemutakhiran dan integrasi, penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
"Di Banyuwangi udah dicobakan hampir 70% nggak tepat sasaran. Sekarang sudah bagus tepat sasaran," ujar Tito.
Keberhasilan tersebut kemudian mendorong pemerintah memperluas penerapan digitalisasi bansos ke sejumlah daerah lain. Integrasi data memungkinkan pemerintah melihat kondisi penerima bantuan berdasarkan berbagai informasi pendukung sehingga sasaran program dapat lebih presisi.
Selain untuk program pemerintah, data Dukcapil juga dimanfaatkan sektor swasta dan penyelenggaraan pemilu. Tito menyebut sektor perbankan menggunakan data kependudukan untuk melakukan verifikasi nasabah atau know your customer (KYC), sementara transaksi online juga memanfaatkan data kependudukan untuk memastikan identitas pengguna.
Platform Utama Satu Data Indonesia dan SPBE
Tito menekankan bahwa integrasi data kependudukan merupakan bagian penting dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan data yang akurat dan terhubung antarinstansi, pemerintah dapat menyusun kebijakan, menjalankan program, dan memberikan layanan publik berbasis digital secara lebih efisien.
Menurutnya, penggabungan data kementerian, lembaga, program, anggaran, serta data pemerintah daerah dengan data Dukcapil akan menciptakan satu platform data terpadu. Bahkan, keterlibatan swasta dan BUMN dalam integrasi data dapat memperkuat ekosistem digital pemerintah. "Kalau semua data kementerian lembaga, program dan anggarannya, digabung dalam satu data, dan kemudian seluruh pemda-pemda digabung, ditambah mungkin dengan swasta BUMN misalnya, maka bisa dibayangkan, kita cukup dengan mengklik saja," ujar Tito.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah secara cepat. Tito memberi contoh apabila terjadi kekeringan air di suatu wilayah, kebutuhan pompa air dapat langsung diketahui dan diteruskan kepada Menteri Pertanian maupun Kementerian Pekerjaan Umum. "Platform utamanya adalah Dukcapil, ya, kita akan dengan cepat sekali bisa mengetahui daerah di daerah mana misalnya yang memerlukan pompa karena terjadi kekeringan air. Nah ini kan bisa di-feeding kepada Menteri Pertanian, PU, dan lain-lain," kata Tito.
Identitas Kependudukan Digital untuk Integrasi Layanan
Di samping penguatan data, Dukcapil terus mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan bahwa masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD kini dapat mengakses 11 layanan Dukcapil secara digital tanpa harus datang ke Dinas Dukcapil.
"Sebenarnya sekarang bagi pengguna IKD yang sudah aktivasi, sudah ada 11 layanan Dukcapil yang bisa langsung melalui akses IKD. Tidak harus melalui Dinas Dukcapil," ujar Teguh.
Ke depan, IKD akan dikembangkan untuk mendukung integrasi layanan pemerintah melalui sistem verifikasi, validasi, dan single sign-on dengan berbagai portal kementerian dan lembaga. Salah satu contoh penerapannya adalah digitalisasi bansos. "Nah ini sekali lagi kemudian IKD juga nantinya akan digunakan untuk katakanlah verifikasi, validasi, dan juga single sign-on dengan berbagai portal-portal yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Seperti contohnya adalah digitalisasi bansos," jelas Teguh.
Rakornas Dukcapil 2026 mengusung tema 'NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah'. Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintahan.
